JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Pusat FORMAPAS Malut, Riswan Sanun, menilai Kepala Satker BPPW Maluku Utara beserta jajaran pengawas dan tim evaluasi rekanan belum menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Proyek yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero)–PT Manunggal Anugerah Perkasa (KSO) ini dinilai sebagai salah satu proyek strategis yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Riswan menyatakan, berbagai informasi yang berkembang terkait pelaksanaan proyek tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. “Apabila berbagai persoalan yang mencuat dalam proyek ini benar terjadi, maka hal itu menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan,” kata Riswan di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini dikerjakan berdasarkan Kontrak Nomor HK.02.03/PPK.PPS-MU/FSK-SR/APBN/2025 untuk Tahun Anggaran 2025–2026. Nilai kontrak yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah menjadikan proyek ini salah satu yang terbesar di wilayah tersebut.
FORMAPAS Malut mendesak Kementerian PU segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Satker BPPW Maluku Utara beserta timnya. Riswan menambahkan, pengawasan yang ketat diperlukan agar proyek strategis ini tidak menimbulkan kerugian negara dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Halmahera Barat dan Halmahera Utara.