TIDORE — Rapat koordinasi penyusunan profil keanekaragaman hayati digelar di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Kegiatan ini melibatkan jajaran Pemerintah Kota Tidore dan Burung Indonesia sebagai mitra konservasi.
Dalam sambutannya, Ahmad Laiman menyebut Kota Tidore masih memiliki kekayaan alam yang sangat alami. Menurut dia, penyusunan profil ini menjadi langkah awal untuk memastikan upaya konservasi berjalan terarah.
"Kita ketahui Kota Tidore memiliki kekayaan alam yang masih sangat alami. Karena itu, ke depan kita harus benar-benar melakukan upaya konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati," ujarnya.
Wakil wali kota menekankan bahwa hasil penyusunan profil ini diharapkan berdampak langsung pada masyarakat, bukan hanya berhenti sebagai data di atas kertas. Ia ingin generasi mendatang tetap bisa menikmati keindahan alam Tidore dan manfaat keanekaragaman hayatinya.
"Pemerintah Kota Tidore sangat berharap kegiatan ini nantinya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam Tidore beserta keanekaragaman hayatinya yang memberikan manfaat bagi kehidupan," kata Ahmad Laiman.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, Abdul Muis, menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan mengoordinasikan peran setiap pihak. Pembahasan mencakup kebutuhan data, metode penyusunan, hingga rencana pelaksanaan di lapangan.
"Kami juga sangat berharap penyusunan ini menghasilkan profil yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Tidore," ujar Abdul Muis singkat.
Sebelum masuk ke tahap penyusunan profil, Pemkot Tidore Kepulauan bersama Burung Indonesia lebih dulu melaksanakan overview kick-off. Tahap itu digunakan untuk mengidentifikasi data awal keanekaragaman hayati yang sudah tersedia di Kota Tidore.
Saat ini, proses telah memasuki tahap penyusunan profil. Pemerintah masih membutuhkan berbagai data pendukung dari perangkat daerah terkait agar dokumen yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan bisa dijadikan acuan kebijakan ke depan.