JAKARTA — Helmi Umar Muksin menilai agenda nasional tersebut sebagai ruang strategis bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi kebijakan. Menurutnya, ada empat isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu: pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, transformasi ekonomi digital, serta pengembangan ekosistem keuangan digital.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam forum tersebut, kata Helmi, merupakan bagian dari komitmen daerah mengikuti arah kebijakan nasional. Ia menyebut langkah itu sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, adaptif, dan berbasis teknologi.
Melalui Rakornas P2DD, pemerintah daerah mendapat ruang memperkuat strategi perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pembahasan mencakup peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital serta dorongan integrasi sistem transaksi dan pelayanan publik.
“Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah.
Sementara rangkaian FEKDI x IFSE 2026 menjadi momentum untuk melihat perkembangan inovasi ekonomi dan keuangan digital. Helmi menyoroti pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan, dunia usaha, UMKM, hingga masyarakat sebagai bagian dari perkembangan yang perlu direspons daerah.
Kabupaten Halmahera Selatan memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau dan kecamatan. Kondisi geografis itu membuat transformasi digital dinilai punya arti penting bagi daerah.
Pemanfaatan teknologi, menurut Helmi, dapat memperpendek rentang pelayanan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Selain itu, teknologi membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terhubung dengan sistem ekonomi dan keuangan formal.
Ia menekankan perkembangan ekonomi digital perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah membangun ekosistem yang aman dan inklusif. Ekosistem tersebut diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang berada di pusat pemerintahan.
Pengendalian inflasi tetap menjadi agenda penting pemerintah daerah. Stabilitas harga kebutuhan pokok membutuhkan koordinasi lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain.
Rakornas P2DD dan pengendalian inflasi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman. Daerah juga dapat menyelaraskan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, bukan sekadar meniru program daerah lain.
Keikutsertaan Halmahera Selatan dalam agenda nasional tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah mengembangkan digitalisasi pemerintahan dan ekonomi daerah. Langkah itu diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif serta pelayanan publik yang lebih mudah diakses.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, lanjut Helmi, akan terus mendorong kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Upaya tersebut tetap memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah.