SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan terobosan pendidikan dengan memfasilitasi siswa SMA agar bisa belajar tanpa harus hadir fisik di sekolah. Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026 mendatang untuk memperluas akses pendidikan di Bumi Moloku Kie Raha.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari evaluasi terhadap banyaknya lulusan SMP di desa-desa terpencil yang gagal melanjutkan sekolah. Faktor utama penyebab putus sekolah tersebut adalah jarak antara tempat tinggal dengan SMA terdekat yang mengharuskan siswa pindah kecamatan atau kabupaten.
Fokus di Tiga Kabupaten: Halmahera dan Morotai
Pada tahap awal, implementasi program PJJ ini akan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tantangan geografis paling berat. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara telah memetakan tiga wilayah utama sebagai titik awal peluncuran program.
- Kabupaten Halmahera Timur
- Kabupaten Halmahera Utara
- Kabupaten Morotai
Ketiga wilayah tersebut dipilih karena masih banyak area kepulauan dan desa pedalaman yang belum memiliki fasilitas SMA yang memadai. Dengan PJJ, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak Maluku Utara yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena masalah transportasi atau biaya indekos di ibu kota kabupaten.
Mekanisme PJJ: Terdaftar di Dapodik Tanpa Harus Pindah
Meski tidak datang ke sekolah setiap hari, para siswa tetap akan memiliki status legalitas yang kuat di sistem pendidikan nasional. Sherly menegaskan bahwa para siswa nantinya wajib mendaftar melalui sekolah induk yang ditetapkan di tiap kabupaten.
"Pendidikan jarak jauh untuk menjangkau anak-anak yang setelah lulus SMP tidak ada SMA di pulau atau di desa tersebut, mengalami kendala untuk pindah ke kecamatan atau kabupaten lain untuk melanjutkan SMA," ujar Sherly Tjoanda dalam keterangannya di Kantor Dinas Pendidikan Sofifi, baru-baru ini.
Setelah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui SMA induk terdekat atau sekolah terbesar di wilayah tersebut, siswa dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran dari rumah atau desa masing-masing. Sistem ini juga tetap menjamin hak siswa untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) dan mendapatkan ijazah yang setara dengan siswa reguler.
Apa Tantangan Utama Pendidikan di Maluku Utara?
Penerapan PJJ ini menjadi respons atas tantangan akses yang belum merata di provinsi kepulauan tersebut. Sherly mengakui bahwa relevansi pendidikan dan pemerataan fasilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah hingga saat ini.
"Salah satu program yang akan di-launching di tahun 2026 ini yaitu PJJ," lanjut Sherly yang memberikan pengumuman tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Tidore Kepulauan.
Melalui program ini, Pemprov Maluku Utara berupaya memastikan standar kualitas pengajaran di SMA induk dapat dinikmati oleh siswa di desa-desa terjauh melalui platform digital. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah di seluruh wilayah Maluku Utara secara signifikan.
