Pemkot Tidore Kepulauan dan Kemenkum Malut Siapkan Forum Komunikasi Kebijakan 2026, Targetkan Regulasi Tak Tumpang Tindih

TIDORE KEPULAUAN — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) mematangkan rencana pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Apa yang Membuat Forum Ini Berbeda?

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Malut, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan bahwa FKK lahir sebagai respons atas berbagai persoalan dalam proses kebijakan publik. Fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar sektor, hingga duplikasi program yang berujung pada pemborosan anggaran menjadi alasan utama pembentukan forum ini.

“Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi strategis dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Mia dalam pertemuan dengan jajaran Pemkot Tidore Kepulauan, belum lama ini.

Mengapa Pemkot Tidore Kepulauan Dilibatkan?

Pemkot Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah pertama yang diajak berdiskusi secara langsung. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan, Rudy Ipaenin, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, keberadaan FKK akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rudy menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan forum tersebut. “Kami siap bersinergi agar kebijakan yang lahir nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Target: Mengurangi Ego Sektoral dan Mendorong Kebijakan Berbasis Data

Mia Kusuma Fitriana menambahkan, forum ini tidak hanya sekadar ajang koordinasi rutin. FKK dirancang untuk mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi lintas aktor kebijakan. Salah satu target utamanya adalah mengurangi ego sektoral antarinstansi yang selama ini kerap menghambat implementasi program.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan forum ini. “Melalui FKK, kami berharap tercipta kebijakan publik yang lebih harmonis, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan nasional secara optimal,” ujar Argap.

Siapa Saja yang Akan Terlibat?

Pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan tahun depan direncanakan melibatkan seluruh analis kebijakan di Kanwil Kemenkum Malut serta perwakilan dari pemerintah daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara. Pertemuan dengan Pemkot Tidore Kepulauan menjadi langkah awal untuk memastikan sinergi berjalan sejak tahap perencanaan.

Kapan Forum Komunikasi Kebijakan Mulai Efektif?

Forum ini dijadwalkan akan digelar pada 11 Juni 2026. Namun, proses koordinasi dan penyusunan agenda telah dimulai sejak sekarang. Kanwil Kemenkum Malut memastikan bahwa seluruh masukan dari daerah akan diakomodasi dalam forum tersebut agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif.