SOFIFI — Dua pekerjaan rumah besar langsung diusung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe usai pertemuan dengan BAKN DPR RI. Pertama, perbaikan tata kelola keuangan yang selama ini masih dianggap belum optimal. Kedua, akselerasi pendapatan asli daerah agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
Opini WDP Jadi Pekerjaan Rumah
Status laporan keuangan Pemprov Maluku Utara yang masih WDP menjadi salah satu sorotan utama. Sarbin mengakui, opini ini harus segera ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode mendatang.
“Pertama adalah perbaikan tata kelola keuangan, yang kedua bagaimana pemerintah daerah terus meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Sarbin di Sofifi, Selasa.
Potensi PAD Maluku Utara Belum Tergarap Maksimal
Sarbin optimistis daerahnya memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Menurutnya, sinergi dengan BPK Perwakilan Maluku Utara akan diperkuat untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang bisa menjadi sumber PAD baru.
“Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar sehingga PAD dapat terus meningkat dan menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Regulasi SiLPA Juga Disorot
Ketua Tim BAKN DPR RI Herman Khaeron turut menyoroti persoalan teknis penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Ia menilai mekanisme saat ini kurang fleksibel karena SiLPA baru bisa dimanfaatkan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan program menjadi sangat terbatas.
BAKN DPR RI saat ini tengah mengkaji
