TIDORE — Muhammad Sinen menginstruksikan seluruh aparatur pemerintahannya untuk mengawal proses pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Tidore Kepulauan. Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa bersinergi dengan petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Wajib bersinergi dengan petugas lapangan untuk memberikan kemudahan akses serta mendukung kecepatan kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat,” kata Muhammad Sinen dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/6/2026).
Mengapa Data Valid Jadi Kunci Sensus Ekonomi Kali Ini?
Menurut Muhammad Sinen, kejujuran dan keterbukaan masyarakat saat memberikan informasi sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data yang akurat, kata dia, akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Pemkot Tidore Kepulauan juga akan menjaga komunikasi dan koordinasi intens bersama BPS setempat. Langkah ini untuk memastikan data wilayah Kota Tidore selalu valid dan bebas dari kendala administrasi.
Transisi Ekonomi Maluku Utara: dari Rempah ke Nikel
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan urgensi besar di balik pelaksanaan SE2026, khususnya di Maluku Utara. Ia menyebut struktur ekonomi daerah itu sedang mengalami pergeseran signifikan.
Dahulu, perekonomian Maluku Utara didominasi sektor pertanian dan rempah-rempah. Kini, struktur tersebut bergeser menuju dominasi industri pengolahan nikel, di samping potensi besar sektor pariwisata dan perikanan yang terus berkembang.
“SE2026 dirancang khusus untuk memotret perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat modern, termasuk lonjakan transaksi digital dan daring yang selama ini belum terekam secara mendalam,” kata Amalia.
Target Pendataan: Modal Utama Pertumbuhan Berkelanjutan
Melalui kolaborasi erat bersama pemerintah daerah, pendataan lengkap ini ditargetkan mampu menghasilkan basis data yang akurat. Amalia menyebut data tersebut akan menjadi kompas pembangunan yang berkelanjutan bagi Maluku Utara.
Ia menuturkan, partisipasi aktif dan keterbukaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan peta ekonomi nasional yang mutakhir. “Sensus Ekonomi 2026 menjadi penegasan bahwa data yang valid bukan sekadar angka, melainkan modal utama bagi Provinsi Maluku Utara untuk mempertahankan dan mengarahkan momentum pertumbuhan ekonominya ke arah yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
