TERMATE — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, membuka langsung kegiatan Coaching Clinic PEKPPP yang dihadiri tim KemenPANRB dan peserta dari sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkot Ternate sebagai tuan rumah.
“Selamat datang kepada seluruh tim KemenPANRB dan peserta dari kabupaten/kota se-Maluku Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Ternate sebagai tuan rumah kegiatan ini,” ujar Rizal.
Pelayanan Publik Jadi Wajah Pemerintah di Mata Masyarakat
Rizal menegaskan, kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tuntutan masyarakat kini semakin tinggi terhadap layanan yang cepat, mudah, transparan, inklusif, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh daerah memahami evidence yang diperlukan dalam proses evaluasi dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan,” katanya.
Bukan Sekadar Persiapan Penilaian, tapi Sarana Berbagi Inovasi
Rizal menjelaskan, Coaching Clinic PEKPPP dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur dan menyamakan persepsi terhadap indikator penilaian. Ia mendorong peserta aktif berdiskusi dengan narasumber dari KemenPANRB yang dipimpin Analis Kebijakan Ahli Madya Taufiq Hidayanto.
“Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat jejaring kerja sama serta saling berbagi pengalaman dan inovasi antardaerah di Maluku Utara,” ujar Rizal.
Tim KemenPANRB yang hadir antara lain Analis Kebijakan Ahli Muda Vina Swara Laraswati, Analis Kebijakan Ahli Pertama Monica Amy Nabela, serta Penelaah Teknis Kebijakan M. Sandy Ibrahim. Turut hadir pula Kepala Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara beserta jajaran.
Komitmen Pemkot Ternate: Digitalisasi dan Sederhanakan Proses Bisnis
Rizal menegaskan komitmen Pemkot Ternate untuk terus melakukan pembenahan melalui inovasi pelayanan, digitalisasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan standar pelayanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kompetensi aparatur.
Menurutnya, komitmen tersebut harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah dengan orientasi utama pada kepuasan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Biro Organisasi Provinsi memiliki peran sebagai pembina dan pendamping, sementara Bagian Organisasi di setiap daerah menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Rizal berharap seluruh peserta segera menindaklanjuti hasil kegiatan di daerah masing-masing sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
