MALUKU UTARA — Bahlil menyebutkan, program B50 memberikan lonjakan penghematan devisa signifikan dibandingkan B40 yang hanya mencapai Rp 133 triliun. “Pada B40 penghematan devisa Rp 133 triliun, dengan implementasi B50 ternyata (penghematan bisa) Rp 170 triliun,” ujarnya dalam sambutan.
Penerapan B50 didasari oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Regulasi ini mewajibkan badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, serta badan usaha penyalur untuk memenuhi standar spesifikasi pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam solar.
Dampak ke Industri Sawit dan Petani
Program ini mendorong kenaikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri dari 15,2 juta ton menjadi 16,3–17 juta ton. Bahlil menekankan, langkah ini memberi kepastian pasar bagi petani sawit saat harga CPO global sedang rendah.
“Kalau harga CPO di luar negeri rendah dan negara lain tidak mau (membeli), kita bisa sisihkan untuk bangun industri hilirisasi B50. Supaya harga petani dan industri naik, dan negara sejahtera,” jelasnya.
Dari sisi nilai tambah, industri CPO meningkat dari Rp 20,92 triliun menjadi Rp 23,49 triliun. Penyerapan tenaga kerja juga naik dari 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta orang pada B50.
Kualitas Bahan Bakar Lebih Baik
Bahlil mengklaim kualitas B50 lebih unggul dibandingkan B40. Ia mencontohkan, filter mesin pada B40 harus diganti setiap jarak 10-20 ribu kilometer, sementara pada B50 filter baru perlu diganti setelah mencapai 40 ribu kilometer.
Dari sisi lingkungan, emisi gas rumah kaca diperkirakan turun dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Pemerintah memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha BBM untuk menghabiskan stok biodiesel berspesifikasi B40. Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan setiap tiga bulan oleh Menteri ESDM.
