TERNATE — Anggota Banggar DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, menyoroti sistem penagihan retribusi yang masih manual sebagai indikator utama ketidakseriusan Pemkot. Menurutnya, praktik ini membuka celah kebocoran dan pendataan yang tidak akurat.
“Seluruh penagihannya masih manual, sehingga tingkat pendataan dan potensi kebocoran, berdasarkan temuan RDP kami, masih terjadi,” ujar Nurlela.
Target Parkir Tepi Jalan Rp5 Miliar, Realisasi Cuma Rp1 Miliar
Salah satu contoh konkret disorot di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate. Dishub mengelola tiga jenis retribusi: parkir khusus, parkir tepi jalan, dan parkir pelabuhan. Capaian parkir tepi jalan dinilai paling jomplang.
“Retribusi parkir tepi jalan targetnya Rp5 miliar, tetapi realisasi atau capaiannya hanya berada di angka Rp1 miliar,” kata Nurlela.
Ia membandingkan data jumlah kendaraan di Ternate. Berdasarkan data kepolisian, terdapat sekitar 176 ribu unit sepeda motor di kota itu, dengan lebih dari 100 ribu di antaranya merupakan kendaraan bermotor yang mendominasi. Ternate bahkan masuk tiga besar daerah dengan kepadatan sepeda motor tertinggi di Indonesia.
“Belum lagi parkir pelabuhan dan parkir khusus yang objek pungutannya jelas, seperti pertokoan, instansi, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Disperindag: Capaian Retribusi 1 Persen, Bahkan 0 Persen
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga tak luput dari sorotan. OPD ini menargetkan pendapatan Rp14 miliar di luar piutang, namun capaian baru Rp7 miliar. Nurlela mengungkapkan, dari persentase capaian sejumlah objek penagihan, realisasinya sangat rendah.
“Dari persentase objek itu, capaiannya hanya 1 persen, 0 persen, bahkan ada yang hanya 3 persen. Ini yang menurut kami harus diseriusi, karena bukan hanya ditemukan pada tahun anggaran 2025, hampir setiap tahun temuannya sama,” katanya.
DPRD Desak Digitalisasi: Kenapa Pemkot Tak Mau?
Banggar menyarankan Pemkot Ternate segera beralih ke sistem pembayaran non-tunai. Nurlela mencontohkan penggunaan QRIS yang bisa bekerja sama dengan perbankan. Sistem ini dinilai mampu menekan kebocoran karena data terkoneksi secara real time.
“Pertanyaan besarnya, kenapa Pemkot tidak mau mendigitalisasi pendapatan daerah? Itu pertanyaan besarnya. Sementara daerah lain terus berupaya agar potensi dan kinerja pendapatan meningkat sehingga PAD bisa lebih signifikan,” paparnya.
Menurutnya, peningkatan PAD penting untuk mendukung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), peningkatan kualitas ASN, dan pelayanan persampahan.
Soal Gaji PPPK: Optimalkan Dulu Pendapatan
Menanggapi wacana Sekretaris Daerah Kota Ternate yang ingin menaikkan gaji pegawai PPPK, Nurlela menegaskan langkah itu dinilai prematur. Ia menekankan, prioritas saat ini adalah menggenjot penerimaan daerah.
“Apa pun itu, kita belum bicara di ranah tersebut. Optimalkan pendapatan dulu. Setelah uangnya ada, baru dibahas akan digunakan untuk apa. Ini anggaran masih terbatas, tetapi sudah bicara soal kenaikan gaji PPPK,” tuturnya.
Ia menambahkan, kenaikan gaji harus dibarengi dengan peningkatan kinerja OPD dan kemampuan keuangan daerah. Di tengah potensi PAD yang hilang besar, DPRD kembali menagih komitmen Pemkot untuk serius mengelola pendapatan.
