SOFIFI — Tunggakan dana bagi hasil (DBH) kurang bayar yang belum dibayarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kabupaten Halmahera Timur mencapai angka Rp 610 miliar. Angka itu terdiri dari kewajiban pusat sebesar Rp 580 miliar dan kewajiban Pemprov Malut sebesar Rp 30 miliar.
“Jadi untuk DBH Pemerintah Pusat Kurang Bayar itu sebesar Rp580 miliar. Sedangkan DBH Kurang Bayar dari Pemprov Malut itu kurang lebih Rp30 miliar,” ungkap Sekretaris Daerah Ricky CH. Richfat, Selasa (14/07/2026).
Negosiasi dengan Pusat Masih Berjalan, Target Realisasi Oktober 2026
Bupati Halmahera Timur saat ini masih menempuh jalur negosiasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi pembayaran. Pemerintah daerah berharap agar anggaran tersebut bisa segera direalisasikan guna memperkuat kondisi fiskal daerah.
“Apabila anggaran tersebut bisa direalisasi membuat kondisi fisikal daerah semakin kuat. Tapi bukan cuma Haltim yang ditungak, daerah lain juga mengalami hal yang sama,” ujar Ricky.
Belum Ada Kepastian dari Pusat dan Provinsi
Hingga saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemprov Malut belum memberikan penjelasan yang pasti terkait pemenuhan hak daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur masih menunggu hingga bulan Oktober untuk mendapatkan kejelasan mengenai realisasi DBH kurang bayar tersebut.
“Tapi kami masih menunggu hingga Oktober untuk kejelasan mengenai realisasi DBH kurang bayar dari Pempus,” pungkasnya.
