TERNATE — Ribuan veteran di Maluku Utara menjadi alasan digelarnya workshop administrasi yang berlangsung di Meeting Room Gamalama Hotel Bela, Jalan Jati Raya, Kota Ternate. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIT ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional, Brigjen TNI Asep Tardiana Wahcki.
Apa Tujuan Workshop Administrasi Veteran di Ternate?
Workshop ini dirancang untuk memastikan setiap personel yang menangani administrasi veteran memiliki pemahaman seragam. Mulai dari tata cara pendataan, verifikasi, hingga pengusulan status veteran secara tepat, benar, dan akurat. Proses administrasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kodim, Korem, Kodam, hingga pusat.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Asep Tardiana Wahcki menegaskan bahwa perubahan organisasi di lingkungan TNI tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada para veteran. "Ini bentuk penghormatan negara atas pengabdian mereka," ujarnya.
Validasi Data dan Sinkronisasi Daerah-Pusat
Selain sebagai ajang pelatihan, workshop ini juga menjadi sarana verifikasi dan sinkronisasi data veteran antara daerah dan pusat. Data yang valid dan mutakhir menjadi syarat mutlak agar penyaluran hak-hak veteran—seperti tunjangan, santunan, dan jaminan kesehatan—dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kegiatan mengusung tema "Di Bawah Langit yang Sama, Mari Moi Ngone Futuru Bersatu Kita Kuat". Tema lokal ini menegaskan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus para pejuang bangsa.
Pejabat Daerah Hadir, Wali Kota Ternate Ikut serta
Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Staf Ahli Bidang Hukum Fachruddin Tukuboya yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate Nuryadi Rachman. Turut hadir Kepala PT Taspen Cabang Ternate Okta Jap Wiryawan serta perwakilan Danlanal dan Polres Ternate.
Kehadiran para pemangku kepentingan di tingkat daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola data veteran. Dengan data yang akurat, pemerintah berharap tidak ada lagi veteran yang terlewat mendapatkan haknya.
