JAKARTA — Langkah percepatan pemulihan infrastruktur air minum terus digencarkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana air minum dilakukan untuk menjaga ketersediaan layanan air bersih bagi warga selama masa tanggap darurat, sekaligus memetakan kebutuhan rehabilitasi bangunan infrastruktur yang rusak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar masyarakat menjadi prioritas utama pascabencana. Akses air bersih dan sanitasi harus segera dipulihkan agar kebutuhan warga terlayani tanpa hambatan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT dari Kementerian PU telah melakukan inspeksi sarana air minum di sejumlah kabupaten terdampak, meliputi Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Fokus pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air masyarakat.
Dukungan Pemulihan Jaringan dan MTA
Salah satu titik perbaikan adalah jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan sempat mengganggu distribusi air bersih. Berkat kerja sama dengan PDAM Kabupaten Ende, perbaikan berlangsung sejak 16 Agustus dan tuntas pada malam 17 Agustus 2026, sehingga aliran air kembali mengalir hingga sambungan rumah warga.
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) juga dilibatkan untuk pendataan kondisi sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya menginventarisasi kerusakan, tetapi langsung menangani sarana yang terganggu agar layanan berfungsi kembali.
Untuk memperkuat penanganan, 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas mengecek kondisi sarana dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di setiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Rinciannya, 2 unit MTA sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU) yang terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung penanganan bencana.
Menteri PU Dody menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Inventarisasi pos-pos pengungsian terus dilakukan guna memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih juga akan dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM apabila jaringan tersedia dan berfungsi. Jika jaringan perpipaan terganggu atau belum tersedia, dukungan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
