SOFIFI — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PAN Maluku Utara, Iswan Abubakar, menilai peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik tolak penguatan persatuan dan dukungan nyata terhadap program pembangunan nasional. Menurutnya, dukungan tersebut tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan justru menjadi momentum untuk mengawal agar kebijakan berjalan tepat sasaran.
“Dukungan kepada pemerintah bukan berarti kita berhenti melakukan kritik. Justru masyarakat harus terus mengawal agar seluruh program berjalan tepat sasaran, transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Iswan dalam keterangannya, Jumat (15/8/2026).
Fokus pada Ketahanan Pangan dan Energi
Iswan menyoroti beberapa program prioritas yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Salah satunya adalah kebijakan swasembada pangan dan energi yang menjadi bagian dari strategi Asta Cita pemerintah. Ia menegaskan, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasional.
“Di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata,” kata Iswan menambahkan.
Program MBG dan Pembangunan SDM di Malut
Selain soal pangan dan energi, Iswan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak kita hari ini adalah generasi yang akan membawa Indonesia pada 2045,” tegasnya.
Hilirisasi dan Potensi Besar Maluku Utara
Iswan menegaskan bahwa Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam agenda hilirisasi nasional. Potensi sumber daya alam, pertambangan, kelautan, dan perikanan yang dimiliki daerah harus dikelola untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekadar diekspor dalam bentuk mentah.
“Hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerintah pada 2026 tengah menyiapkan penguatan tata kelola komoditas strategis, termasuk pembangunan Bank Emas Indonesia dan bursa mineral dalam negeri. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Kerja Bersama Menuju Indonesia Emas 2045
Bagi PAN Maluku Utara, pembangunan nasional merupakan kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Iswan mengajak seluruh warga untuk menjaga stabilitas daerah dan memberikan dukungan konstruktif terhadap program pemerintah.
“Indonesia Emas 2045 bukan hanya tugas pemerintah pusat. Ini adalah cita-cita seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
