DARUBA — Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengaku kerap kesulitan mendapatkan laporan perkembangan situasi dari jajarannya. Ia bahkan mengaku harus melakukan pemantauan sendiri karena laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) maupun para asisten tidak kunjung datang.
“Kadang-kadang saya kurang dapat laporan, baik dari Pak Sekda maupun Pak Asisten. Jadi saya memantau sendiri. Saya sudah tegur Pak Sekda, kalau ada sesuatu cepat lapor. Jangan bilang tunggu dulu, tunggu dulu, nanti ada sesuatu baru lapor. Harus lapor supaya saya tahu perkembangan situasi,” ujarnya di Daruba, Senin (7/9).
Pimpinan OPD Diam, Staf Justru Bereaksi Lebih Dulu
Dalam arahannya, Rusli menyoroti kondisi di mana pimpinan OPD justru memilih diam sementara staf mereka yang lebih dulu memberikan reaksi atau informasi terkait suatu persoalan. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi.
“Sekarang ini kalau pimpinan OPD diam dan yang bereaksi staf, kadang-kadang kami mengevaluasi juga ragu-ragu, karena tidak mungkin hanya mendengar satu pihak,” katanya.
Rusli menilai, informasi yang diterima dari satu pihak saja belum tentu menggambarkan persoalan secara utuh. Karena itu, ia meminta para pimpinan OPD mengambil peran lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.
Aturan dan Disiplin Jadi Sandaran Utama ASN
Selain soal pelaporan, Rusli juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan aturan sebagai dasar dalam bertugas. Ia menekankan pentingnya disiplin kerja sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur.
“Satu hal, sandaran kita yang paling penting adalah aturan. Sekali lagi saya imbau supaya disiplin kerja,” tegas Rusli.
Menurutnya, kedisiplinan harus berjalan beriringan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan OPD, kata dia, harus segera disampaikan kepada Sekda, jajaran asisten, maupun langsung kepada kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Jabatan Bukan Sekadar Posisi Administratif
Rusli kemudian mengingatkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi administratif. Para pejabat diangkat untuk membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan, bukan untuk mencari aman.
“Saya sudah berulang kali tegur SKPD. Kalian diangkat untuk bantu bupati. Kalau bantu bupati, ya bantu betul-betul. Sebentar kalau kalian salah, yang dimaki-maki pasti saya. Baru kalian tertawa di belakang sana. Itu kan tidak bagus,” ujarnya.
Pembenahan Birokrasi Terus Dilakukan
Rusli menegaskan, pembenahan birokrasi akan terus dilakukan. Sebagai kepala daerah, dirinya bertanggung jawab memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja sesuai aturan dan tugas yang telah diberikan.
“Saya secara organisatoris tentu terus melakukan pembenahan, karena ini semua adalah tanggung jawab bupati. Pokoknya kalian kerja salah, pasti nama bupati yang disebut,” tegasnya.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Pulau Morotai dapat meningkatkan disiplin, memperkuat koordinasi, serta mempercepat penyampaian laporan ketika menghadapi persoalan. Komunikasi yang cepat dan keterbukaan informasi di internal pemerintahan dinilai penting agar setiap masalah dapat segera direspons dan tidak berkembang menjadi lebih besar.
