HALMAHERA UTARA — Diskusi yang digagas AWPI Halmahera Utara menyoroti tiga hal utama: netralitas pers, keterbukaan informasi publik, dan perlindungan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Glen Antoni menilai kemitraan dengan insan pers perlu dijaga tanpa mengorbankan profesionalitas.
Glen yang pernah menjabat Kasat Satpol itu menempatkan pers sebagai elemen kunci pembangunan yang berjalan transparan dan berkeadilan. Menurutnya, tantangan pers di era digital semakin kompleks sehingga independensi, etika, dan integritas menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.
Pers sebagai Pilar Keempat dan Pengawas Kekuasaan
Dalam forum itu, Glen menegaskan posisi pers dalam demokrasi tidak sekadar penyampai informasi. Ia menyebut pers berfungsi sebagai pengawas kekuasaan sekaligus sarana edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat.
"Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan (watchdog) dan sarana edukasi serta sosialisasi bagi masyarakat untuk itu harus menjaga independensi, etika, dan integritas," tegas Glen.
Ia juga mengapresiasi kerja wartawan dan mendorong insan pers berpikir lebih jauh dalam menjalankan perannya. Harapannya, pemberitaan turut mendorong percepatan pembangunan Halmahera Utara.
Polres Halut Buka Ruang Kritik dan Perlindungan Wartawan
Dari sisi kepolisian, Kasat Intel Polres Halmahera Utara Iptu Saiful Mochtar menekankan ruang kritik terhadap institusi kepolisian tetap terbuka. Polres Halut, katanya, berkomitmen membangun perlindungan bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Pernyataan itu merespons kebutuhan insan pers akan rasa aman saat meliput di lapangan. Perlindungan tersebut dinilai penting agar wartawan bisa bekerja tanpa tekanan dan menghasilkan pemberitaan yang akurat.
Diskominfo Siapkan Aplikasi Pemantauan Informasi
Sekretaris Diskominfo Halmahera Utara Dalton Sero menyebut instansinya mengemban peran menjembatani informasi kegiatan pemerintah agar diketahui masyarakat luas. Diskominfo mengelola layanan keterbukaan informasi, melaksanakan hubungan media, dan menyosialisasikan program-program pemerintah.
Dalton menjelaskan Diskominfo juga mendorong pendataan media serta fasilitasi kebutuhan informasi publik. Klarifikasi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta, menurutnya, penting dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
Ia mengapresiasi kegiatan yang digagas AWPI Halut dan berharap insan pers terus mengawal pembangunan daerah melalui pemberitaan berimbang dan berlandaskan fakta. Diskominfo, lanjutnya, saat ini telah menyiapkan aplikasi untuk memudahkan pemantauan informasi yang disebarluaskan.
Kesbangpol: Informasi Proporsional Jaga Kamtibmas
Kepala Kesbangpol Halmahera Utara Hairudin Dodo menegaskan kemitraan dengan pers berperan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan tingkat pemahaman warga terhadap informasi, katanya, memengaruhi cara sebuah pemberitaan diterima.
Karena itu, kolaborasi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan media diperlukan untuk mendorong penyampaian informasi yang proporsional. Menurut Hairudin, hal itu sejalan dengan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
AWPI: Kemitraan Tetap Junjung Independensi
Ketua AWPI Halmahera Utara Berth Jovi Pangkei menyampaikan diskusi ini menjadi ruang memperkuat komunikasi antara asosiasinya dan para pemangku kepentingan. Kemitraan yang dibangun, katanya, tetap menjunjung independensi pers, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Kegiatan di Batano Coffee Shop itu dihadiri perwakilan Kodim 1508/Tobelo selain sejumlah pejabat daerah. AWPI Halut berencana menjadikan forum semacam ini sebagai agenda rutin untuk menjaga komunikasi dengan mitra strategis.
