MALUKU UTARA — Pemerintah memutuskan untuk tidak mengutak-atik harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, Pertalite dan tabung melon tetap dijual dengan harga yang sama seperti saat ini.
"Kami laporkan, di balik dinamika harga global, kita bersepakat untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi, termasuk LPG," ujar Bahlil dalam Rapat Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Artinya, Pertalite masih bisa dibeli dengan banderol Rp10.000 per liter. Sementara itu, LPG 3 kg tetap berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp24.000, tergantung wilayah penjualan. Selisih harga itu ditanggung negara melalui anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Keputusan ini diambil bukan tanpa tekanan. Bahlil mengakui, konflik yang memanas di Timur Tengah belakangan ini membuat harga minyak dunia melonjak tak menentu.
"Dalam kondisi geopolitik yang belum menentu, harga minyak dunia selalu dinamis sekali, dan kita berdoa agar ketegangan politik bisa selesai sehingga kita bisa menganalisa. Karena sekarang bisa cepat naik dan cepat turun," tambahnya.
Fluktuasi ini membuat perencanaan anggaran subsidi energi menjadi lebih rumit. Jika harga minyak terus meroket, beban subsidi yang harus ditanggung APBN otomatis membengkak.
Nasib berbeda menanti pengguna BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Bahlil menjelaskan, harga produk-produk ini tidak dipatok pemerintah, melainkan mengikuti mekanisme pasar.
Artinya, setiap ada perubahan harga minyak dunia, harga BBM nonsubsidi di SPBU bisa langsung disesuaikan. Baik itu naik maupun turun, penyesuaian bisa terjadi dalam hitungan pekan, tidak perlu menunggu keputusan politik seperti BBM bersubsidi.
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi Pertamina sebagai operator, namun juga membuat konsumen harus lebih adaptif terhadap fluktuasi harga energi global.