TERNATE — Kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026 tidak hanya membebani kantong kelas menengah, tetapi juga membuka celah bagi praktik spekulasi di tingkat pedagang dan penyedia jasa angkutan. Di Maluku Utara, kekhawatiran akan lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan tarif transportasi mulai mengemuka, meskipun secara teknis Pertamax tidak digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum.
Kenaikan 32 Persen dan Potensi Inflasi Terbatas yang Dipertanyakan
Pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini disebut akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak global. BBM subsidi seperti Pertalite tidak ikut naik.
Ekonom Purbaya Yudhi Sadewa, seperti dikutip dari Kompas, menyatakan bahwa dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi diperkirakan terbatas. Alasannya, BBM jenis ini tidak dipakai untuk angkutan barang atau transportasi umum. Namun, Anwar Husen menilai klaim tersebut terlalu teoritis dan tidak sepenuhnya berlaku di lapangan.
Pasar Lokal: “Wilayah Semak Belukar” yang Sulit Dikendalikan
“Pasar itu wilayah ‘semak belukar’, bukan semata teori. Spekulan leluasa beraksi,” ujar Anwar Husen dalam tulisannya. Ia mencontohkan, komoditas yang tak ada hubungannya dengan BBM justru duluan naik harga. Nelayan yang menggunakan BBM bersubsidi pun hasil tangkapannya ikut terdongkrak.
Di Maluku Utara, moda transportasi darat dan jasa angkutan kerap menjadi biang keladi kenaikan tarif seenaknya. “Pengguna jasa selalu dalam posisi tak berdaya. Tak ada asosiasi yang mewakili mereka,” lanjutnya.
Pemerintah Daerah Diminta Bertindak, Bukan Sekadar “Berdamai”
Anwar mendesak pemerintah daerah untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan rumus kesepakatan atau musyawarah mufakat semata. “Ini murni soal isi perut warga dan daya saing ekonomi daerah. Hindari variabel-variabel politis,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pemda segera melakukan simulasi efek kenaikan BBM non-subsidi terhadap harga barang dan transportasi. Hasil simulasi itu harus dibicarakan dengan asosiasi pelaku usaha agar kenaikan harga tidak serampangan. “Jangan biasakan pemerintah mengambil keputusan yang implikasi publiknya luas dengan rumus kesepakatan,” ujar Anwar.
Operasi Pasar Dianggap Tumpul, Kalah Cepat dari Spekulan
Anwar juga menyoroti lemahnya efektivitas operasi pasar yang kerap digelar saat harga BBM naik. “Kalah cepat dan lebih sering jadi penghias media,” sindirnya. Menurutnya, hampir tidak ada variabel yang bisa menjelaskan mengapa harga barang di tingkat eceran melonjak tanpa kaitan langsung dengan BBM.
Ia menutup tulisannya dengan pesan bahwa setiap momentum kenaikan BBM selalu menyisakan pelajaran kemanusiaan yang belum terurai. “Kita masih tetap berlomba mengais untung tanpa rasa,” pungkasnya.
