SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut turun 0,22 poin menjadi 5,59 persen pada Maret 2026, dibandingkan posisi September 2025 yang berada di angka 5,81 persen.
Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, H. Sarbin Sehe, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten/Kota, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, angka ini bukan sekadar statistik.
"Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita," kata Sarbin dalam sambutannya.
Anggaran BOSDA Naik Jadi Rp 50 Miliar dan 1.200 Rumah Layak Huni
Sarbin memaparkan sejumlah program unggulan yang berkontribusi pada penurunan ini. Salah satunya, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinaikkan menjadi Rp 50 miliar pada 2026, dari sebelumnya Rp 30 miliar pada 2025.
Di sektor perumahan, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini menyasar 1.200 penerima bantuan. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan 700 penerima pada tahun sebelumnya.
Pemprov juga mengucurkan dana untuk Beasiswa Malut Bangkit yang menjangkau 624 mahasiswa di 22 perguruan tinggi dengan anggaran Rp 1,18 miliar. Lalu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan Rp 21,75 miliar untuk 411 ribu penerima manfaat.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyasar 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota. Bantuan alat dan mesin pertanian seperti sprayer, hand tractor, hingga pupuk juga terus disalurkan ke petani.
Data Tunggal Jadi Kunci Intervensi Tepat Sasaran
Dalam rakor tersebut, Sarbin menekankan pentingnya akurasi data. Pemprov mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Penggunaan data tersebut diharapkan dapat memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya. Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus terus diperkuat.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menjelaskan rakor ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kegiatan ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
"Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya yang akan menjadi data dasar masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang," jelas Sarmin.
Proyeksi Kemiskinan 2026: Halmahera Timur Tertinggi, Ternate Terendah
Bappeda memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026. Halmahera Timur diproyeksikan menjadi daerah dengan angka tertinggi, berkisar 9,15–11,82 persen.
Disusul Kepulauan Sula dengan proyeksi 5,62–7,82 persen dan Pulau Taliabu 5,90–6,43 persen. Sementara itu, Halmahera Barat diproyeksikan berada di kisaran 4,03–5,40 persen.
Untuk wilayah lainnya, Halmahera Tengah diproyeksikan 3,69–9,62 persen dan Halmahera Selatan 3,59–5,63 persen. Halmahera Utara berada di angka 3,27–4,07 persen, Pulau Morotai 3,89–5,04 persen, serta Tidore Kepulauan 4,52–5,88 persen.
Ternate diproyeksikan memiliki angka kemiskinan terendah, hanya berkisar 2,34–2,98 persen. Sarbin berharap seluruh pihak memperkuat sinergi dan berbagi informasi untuk mewujudkan Maluku Utara bebas dari kemiskinan ekstrem.
