SOFIFI — Klaim penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara kali ini datang bersamaan dengan peringatan keras dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Maluku Utara di Sofifi, Selasa (11/8/2026), ia meminta seluruh pihak tidak terjebak pada euforia data statistik semata.
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat,” ujar Sarbin di hadapan perwakilan kabupaten/kota.
Anggaran Bosda Naik Rp 20 Miliar dan Target 1.200 Rumah Layak Huni
Pemerintah daerah mengklaim tren penurunan ini merupakan hasil dari intervensi program yang diperluas sepanjang 2026. Salah satu yang diandalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang anggarannya melonjak dari Rp 30 miliar pada 2025 menjadi Rp 50 miliar tahun ini.
Di sektor perumahan, target bantuan rumah tidak layak huni juga dinaikkan secara signifikan. Jika tahun lalu hanya 700 unit, kini pemerintah menargetkan 1.200 penerima manfaat tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Selain dua program tersebut, Pemprov juga mengucurkan dana untuk Beasiswa Malut Bangkit bagi 624 mahasiswa serta jaminan kesehatan yang menjangkau 411 ribu penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp 21,75 miliar. Sebanyak 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota turut menerima suntikan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Halmahera Timur Masih Tertinggi, Bappeda Ungkap Proyeksi Ketimpangan
Di balik capaian provinsi, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar terkait ketimpangan antardaerah. Proyeksi Bappeda untuk 2026 menunjukkan angka kemiskinan di Halmahera Timur berada pada kisaran tertinggi, yakni 9,15 hingga 11,82 persen, jauh di atas rata-rata provinsi.
Kepala Bappeda Maluku Utara Sarmin S. Adam menilai rakor TKPK kali ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan program agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah juga akan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima bantuan.
“Data ini diharapkan membantu pemerintah mengarahkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” kata Sarmin.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Syarat Keberlanjutan Program
Sarbin Sehe menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada capaian satu periode. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat agar program berjalan berkelanjutan.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Penurunan 0,22 poin dalam enam bulan terakhir memang menjadi sinyal positif, tetapi pemerintah dituntut menjaga laju tersebut agar tidak kembali naik seiring berakhirnya masa bantuan.
