TERNATE — BPS Maluku Utara mulai menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh pelaku usaha, mulai dari pemilik warung kecil hingga perusahaan besar di wilayah provinsi ini menjadi sasaran pendataan.
Simon Sapary menyampaikan, masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait kerahasiaan data saat petugas sensus datang. Karena itu, BPS secara terbuka menyatakan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan bocor atau disalahgunakan.
"Seluruh data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus," ujar Simon dalam kegiatan Edukasi Statistik Sensus Ekonomi 2026 di Ternate, Senin, 29 Juni 2026.
Sensus ini merupakan agenda nasional yang digelar setiap satu dekade sekali. Tujuannya memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Maluku Utara.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, strategi ekonomi, hingga pengembangan dunia usaha yang lebih tepat sasaran. Sektor yang didata mencakup seluruh aktivitas ekonomi, kecuali administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, dan kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja.
BPS menargetkan seluruh lapisan usaha, dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Partisipasi aktif dari para pelaku usaha menjadi kunci utama keberhasilan sensus ini.
"Data yang akurat bukan hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengembangan ekonomi," kata Simon.
Tanpa dukungan dan keterbukaan informasi dari masyarakat, BPS akan kesulitan menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan data yang jujur, lengkap, serta sesuai kondisi sebenarnya.
Simon berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Data tersebut juga diharapkan mendorong pengembangan dunia usaha serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Maluku Utara.