Rizal Marsaoly menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan forum kerja untuk memetakan program kerja mahasiswa agar terintegrasi dengan program prioritas pemkot. “Substansi dari pertemuan ini adalah bagaimana OPD bisa membantu dan mensupport program KKN PPM UGM 2026 di empat kelurahan di Kecamatan Hiri,” ujarnya.
Empat kelurahan yang menjadi lokasi KKN tersebut meliputi sejumlah wilayah di Pulau Hiri. Program yang disasar mencakup sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup, hingga kesehatan.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah pengembangan potensi wisata di Kelurahan Faudu. Pemerintah menargetkan dive center di wilayah tersebut segera beroperasi kembali dalam beberapa minggu ke depan.
“Tadi ada penguatan untuk di Faudu, untuk mengaktifkan dive center. Menurut Kadis Pariwisata, dalam beberapa minggu ke depan akan mulai dihidupkan dan akan dilakukan peresmian untuk operasionalnya,” jelas Rizal.
Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan pesisir Hiri yang dikenal memiliki potensi bahari yang belum tergarap maksimal.
Di luar sektor wisata, Dinas Perhubungan akan menindaklanjuti perbaikan penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan di wilayah Hiri. Sementara itu, aspek kebencanaan juga masuk dalam agenda kolaborasi.
Pemerintah Kota Ternate, melalui BPBD, akan melakukan pemetaan titik rawan longsor di Kecamatan Hiri. Koordinasi akan dilakukan bersama BPBD Provinsi Maluku Utara untuk penanganan lebih lanjut di lapangan.
Usai pertemuan dengan Sekda, perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM langsung melakukan koordinasi teknis dengan masing-masing OPD. Langkah ini untuk mematangkan pelaksanaan program di lapangan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah daerah yang sudah berjalan.
Rizal menambahkan, seluruh program yang telah diselaraskan ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Hiri. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah yang dapat direplikasi di wilayah lain di Maluku Utara.