MOROTAI — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (30/6/2026), mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jainudin Papala itu, Wakil Bupati Rio Christian Pawane memaparkan capaian fiskal dan sosial yang membedakan Morotai dari daerah lain di Maluku Utara.
Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, realisasi pendapatan daerah Morotai pada 2025 mencapai Rp 651 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 641 miliar, menghasilkan surplus anggaran Rp 9 miliar.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 8 miliar akan dialokasikan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Wakil Bupati Rio menegaskan bahwa capaian ini diraih meskipun pemerintah daerah menghadapi pemotongan dana transfer pusat secara nasional.
Rincian belanja daerah menunjukkan alokasi terbesar pada belanja operasi sebesar Rp 395 miliar, disusul belanja modal Rp 134 miliar, belanja transfer Rp 111 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 367 juta. Rio menyebut pemerintahannya tetap fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.
“Pembangunan jalan tani, talud abrasi, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan kampung nelayan terus kami dorong,” ujar Rio dalam sambutannya.
Selain opini WTP, Morotai menorehkan prestasi lain yang langsung dirasakan warga. Kabupaten ini meraih peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dalam hal penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Rio menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara program mandatori nasional dan inisiatif lokal.
Pemda Morotai mendukung program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, gudang Bulog, dan makan gratis. Di bidang sosial, pemerintah tetap memberikan santunan bagi janda dan lansia, membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC).
“Bantuan rumah ibadah dan rumah layak huni juga terus kami salurkan agar pelayanan dasar dirasakan adil oleh seluruh masyarakat,” pungkas Rio.