HALMAHERA BARAT — Kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Talaga Rano memicu kekhawatiran baru di kalangan mahasiswa Halmahera Barat. Mereka menilai ekspansi perusahaan asal Amerika Serikat itu berpotensi menekan ruang hidup masyarakat adat dan merusak bentang alam yang menjadi sumber penghidupan warga.
Ketua Umum Sema-Habar Ternate, Riwan Basir, mengingatkan agar proyek Talaga Rano tidak dilihat sebagai proyek yang berdiri sendiri. Ia meminta pemerintah belajar dari aktivitas geothermal yang tengah berlangsung di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, yang dinilai menyimpan sejumlah persoalan yang belum tuntas.
Sema-Habar menyoroti pemasangan pipa dari kawasan Kali Lako Akediri yang berada di dekat Pantai Lako Akediri. Warga setempat mempertanyakan fungsi dan peruntukan pipa tersebut yang disebut-sebut milik perusahaan.
"Warga mempertanyakan untuk apa pipa tersebut digunakan. Perusahaan menyampaikan bahwa pipa itu untuk air, tetapi kami ingin memastikan fungsi dan peruntukannya secara transparan. Jangan sampai masyarakat kemudian khawatir pipa tersebut digunakan untuk mengalirkan limbah industri geothermal ke Kali Lako Akediri," papar Riwan.
Ketua Tim Advokasi Sema-Habar Ternate, Brans, menambahkan bahwa aliran air di kawasan Lako Akediri terhubung langsung dengan kawasan menuju Pantai Idamdehe. Perubahan sumber air dan bentang alam di sekitar proyek dikhawatirkan mengancam keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
"Yang kami pertanyakan adalah bagaimana kondisi kawasan wisata dan sumber air tersebut ketika operasi geothermal berjalan penuh. Apakah masyarakat Halmahera Barat masih dapat menikmati Pantai Idamdehe maupun Pantai Lako Akediri dengan aman dan nyaman?" ujar Brans.
Riwan menilai pengembangan geothermal di Talaga Rano dan Gunung Idamdehe harus dibaca dalam konteks meningkatnya kebutuhan energi untuk menopang industrialisasi di Maluku Utara, termasuk kawasan industri Weda di Halmahera Tengah. Ia mempertanyakan orientasi pembangunan pembangkit listrik skala besar yang dinilai hanya menguntungkan korporasi.
"Kenapa pemerintah tidak fokus mendorong energi terbarukan skala komunitas seperti PLTS atau mikrohidro daripada membangun geothermal yang berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap lingkungan?" kata Riwan.
Menurut Sema-Habar, kebijakan energi di Halmahera Barat wajib mempertimbangkan kehidupan masyarakat adat Suku Wayoli dan Suku Sahu. Talaga Rano bukan sekadar lokasi potensi energi, melainkan bagian dari bentang ekologis yang menopang sumber air, pertanian, perkebunan, serta kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat di sekitarnya.
Ormat Technologies sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam teknologi dan pengembangan energi panas bumi, termasuk produksi turbin, generator, serta perangkat pembangkit geothermal. Perusahaan tersebut memiliki sejarah korporasi yang berakar di Israel dan kini berkantor pusat di Reno, Nevada, Amerika Serikat, serta sahamnya diperdagangkan di New York Stock Exchange.
Perusahaan ini bukan pemain baru di industri panas bumi Indonesia. Investasi Ormat antara lain berada pada proyek Sarulla di Sumatra Utara dan Ijen di Jawa Timur. Per 31 Desember 2024, nilai tercatat investasi Ormat pada kedua proyek tersebut mencapai sekitar USD 144,6 juta, terdiri dari sekitar USD 69,7 juta pada Sarulla dengan kepemilikan 12,75 persen dan USD 72,4 juta pada Ijen dengan kepemilikan 49 persen.
Sema-Habar mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD setempat untuk mengembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan yang tidak sekadar mengejar investasi dan kapasitas produksi listrik. Kajian ekologis, sosial, budaya, sumber penghidupan masyarakat, serta partisipasi warga terdampak harus ditempatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Kami menawarkan kepada pemerintah daerah agar pengembangan energi baru terbarukan diarahkan pada model yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat," tegas Riwan.