MALUKU UTARA — Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan BP BUMN untuk mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih di 5.000 desa pesisir hingga 2029. Sinergi itu ditandai penandatanganan MoU dan SKB di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Bersamaan dengan itu, terbit Surat Keputusan Bersama yang melibatkan Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN.
Penugasan utama dalam SKB jatuh ke PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). BUMN itu akan mendampingi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengelola KNMP, menyusun rencana bisnis, hingga memperluas akses pemasaran hasil laut.
Trenggono menempatkan KDKMP sebagai pembeli utama hasil tangkapan nelayan. Infrastruktur yang sudah dibangun KKP disebut siap dipakai, sehingga nelayan tidak lagi terbebani urusan modal saat melaut.
"Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis KKP.
Ia menambahkan, tugas berikutnya adalah memastikan nelayan bisa melaut tanpa memikirkan modal. Kementerian Koperasi masuk untuk mengurus sisi kelembagaan dan pembiayaan koperasi.
MoU kedua kementerian mencakup tujuh area utama yang menyentuh hulu hingga hilir. Pertukaran data menjadi pintu masuk, disusul penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi sektor kelautan.
Sepanjang 2025, KKP sudah membangun KNMP di 100 lokasi. Sebanyak 65 di antaranya berstatus uji coba operasional, sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Trenggono menyebut jumlah titik akan melonjak tajam dalam beberapa tahun. Tahun ini pihaknya mengejar 1.269 lokasi, lalu 2.000 titik lagi pada 2026.
"100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP," ujarnya.
Skema pendanaan dan peran masing-masing lembaga belum dirinci dalam dokumen yang ditandatangani. Yang jelas, Kementerian Keuangan masuk sebagai pihak yang menyiapkan dukungan fiskal, sementara BP BUMN mengawal tata kelola korporasi Agrinas.
Bagi pelaku usaha perikanan, KNMP berpotensi mengubah rantai pasok hasil tangkapan. Selama ini nelayan kecil bergantung pada tengkulak karena minim akses pasar dan pembiayaan.
Kehadiran koperasi sebagai offtaker bisa memangkas rantai distribusi dan menstabilkan harga di tingkat desa. Namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan Agrinas dan KDKMP menjalankan fungsi bisnis, bukan sekadar seremonial.
Program ini juga menyasar swasembada pangan, sejalan dengan agenda prioritas pemerintah. Jika berjalan sesuai target, 5.000 desa nelayan bakal terhubung ke infrastruktur produksi dan pemasaran yang lebih tertata pada 2029.