TERNATE — Nandi, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana retribusi parkir. Jumlah kerugian mencapai Rp400 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.
Dana Retribusi Tak Sampai ke Kas Daerah
Informasi yang dihimpun dari sumber di Kejari Ternate, Kamis (4/6/2026), menyebutkan dana retribusi tersebut dikelola oleh Koperasi Andalan. Alih-alih disetor ke kas daerah, dana itu diduga digelapkan oleh oknum pejabat Dishub.
Sumber yang enggan disebutkan identitasnya menambahkan, pemeriksaan terhadap Nandi masih berlanjut. Penyidik Pidsus Kejari Ternate akan memanggil sejumlah saksi lain untuk dimintai keterangan.
Konfirmasi Belum Didapatkan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Nandi belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi langsung ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate juga belum membuahkan hasil.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi Kota Ternate.
Berapa Kerugian Negara Akibat Penggelapan Ini?
Berdasarkan audit BPK, kerugian negara akibat dugaan penggelapan dana retribusi parkir ini mencapai Rp400 juta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dana yang tidak disetorkan ke kas daerah selama tahun 2024.
Siapa Saja yang Akan Diperiksa Selanjutnya?
Penyidik Kejari Ternate masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah saksi yang akan dipanggil. Namun, sumber menyebutkan pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Apa Langkah Hukum Selanjutnya untuk Nandi?
Status Nandi saat ini masih sebagai pihak yang diperiksa. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Kejari Ternate masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi lain dan alat bukti yang cukup sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
