TERNATE — Opini WTP ke-12 yang diraih Pemkot Ternate bukanlah hasil instan, melainkan buah dari konsistensi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan ASN di lingkup Pemerintah Kota Ternate atas kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Rizal dalam keterangannya, Senin (14/4).
Sinergi dari Perencanaan Hingga Pelaporan
Menurut Rizal, opini tertinggi dari BPK tidak mungkin diraih tanpa sinergi dan disiplin di setiap tahapan pengelolaan anggaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, seluruh perangkat daerah harus berpegang pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga disiplin anggaran dan memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Catatan BPK Jadi Bahan Evaluasi
Meski kembali meraih opini WTP, Rizal menegaskan bahwa Pemkot Ternate tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
“WTP merupakan standar tertinggi dalam penyajian laporan keuangan. Namun, tetap ada catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin baik dan semakin akuntabel,” jelasnya.
Target: Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Rizal berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat integritas. Ia juga menekankan agar setiap program dan anggaran yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Ternate.
Diketahui, opini WTP ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara.
