HALBAR — Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat) Halmahera Barat, Mulyati M Nur, menyatakan peninjauan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Pendataan dan verifikasi dilakukan agar kewajiban pajak berjalan tertib dan data yang dihimpun benar-benar akurat.
Peninjauan menyasar dua objek pajak utama di lokasi proyek, yakni kendaraan alat berat yang beroperasi di area eksplorasi dan pajak air permukaan yang memanfaatkan sumber daya air setempat.
Mengapa Verifikasi Objek Pajak Alat Berat dan Air Permukaan Diperlukan
Alat berat di kawasan proyek eksplorasi kerap berpindah lokasi dan beroperasi dalam waktu terbatas. Kondisi itu membuat pendataan berbasis laporan administrasi saja rawan tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
Pajak air permukaan punya persoalan serupa. Pemanfaatan air di area proyek harus dicatat sesuai volume pengambilan riil agar perhitungannya tidak meleset.
Mulyati menegaskan pihaknya tidak ingin ada potensi pajak yang lolos dari verifikasi. "Kami hadir untuk bersinergi, memastikan objek dan wajib pajak terdata dengan benar. Jangan sampai ada potensi pajak, terutama alat berat dan air permukaan, yang tidak terverifikasi. Ini bagian dari optimalisasi PAD Malut," ujarnya.
Pendampingan, Bukan Sekadar Pengawasan
Bapenda Malut menempatkan peninjauan ini sebagai bentuk pendampingan kepada dunia usaha, bukan semata pengawasan. Pihaknya mendorong tertib administrasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan perusahaan.
"Sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha harus berjalan. Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendampingi agar kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu," tambah Mulyati.
PT Geo Dipa Energy (Persero) merupakan perusahaan yang menggarap proyek eksplorasi panas bumi di Jailolo, Halmahera Barat. Kehadiran perusahaan di wilayah itu menjadikannya salah satu wajib pajak strategis bagi Bapenda Malut.
Dampak ke Penerimaan Daerah
Hasil peninjauan diharapkan membuat data wajib pajak dan objek pajak semakin akurat. Potensi pajak daerah dari sektor energi dan pemanfaatan air diharapkan tergali maksimal.
Bagi Pemprov Maluku Utara, akurasi data objek pajak menentukan besaran PAD yang bisa diproyeksikan dalam anggaran. Setiap objek yang belum terverifikasi berpotensi menjadi kebocoran penerimaan.
Peninjauan juga diharapkan memperkuat hubungan pemerintah daerah dan dunia usaha. Bapenda Malut berharap kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah menjadi lebih nyata seiring tertibnya administrasi perpajakan.
