Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Halmahera Timur kini diminta bekerja ekstra untuk merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara. Bupati Ubaid Yakub menegaskan bahwa koordinasi harus dilakukan secara intensif sebelum tim pemeriksa menyelesaikan tugasnya di wilayah tersebut.
Ubaid mengumpulkan seluruh kepala dinas dan badan untuk mengevaluasi sejauh mana progres pemeriksaan yang telah berjalan. Ia mengingatkan agar tidak ada catatan atau temuan yang dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian administratif yang jelas dan cepat.
"Sebelum tim ini berangkat, saya minta seluruh OPD berkoordinasi terkait hasil pemeriksaan. Kalau ada temuan atau catatan dari BPK, itu harus segera dibereskan," tegas Ubaid Yakub saat memimpin rapat di Maba, Rabu (6/5/2026).
Instruksi ini bertujuan agar setiap kendala yang muncul selama proses audit dapat langsung dicarikan solusinya. Bupati ingin memastikan bahwa saat tim BPK meninggalkan Halmahera Timur, seluruh dokumen dan klarifikasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi secara maksimal oleh masing-masing instansi.
Selain fokus pada teknis laporan keuangan, rapat evaluasi tersebut juga menyasar aspek profesionalisme pejabat. Bupati menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan cermin dari kedisiplinan kerja masing-masing instansi dalam menjalankan program pembangunan sepanjang tahun anggaran.
"Sebagai aparatur sipil negara yang baik, kita harus terus berbenah, baik dari sisi kinerja maupun kedisiplinan kerja," ujar Ubaid.
Ia juga meminta para pimpinan OPD untuk tidak menutup diri jika terdapat pekerjaan atau tanggung jawab yang belum terselesaikan secara maksimal. Keterbukaan informasi antar-instansi dinilai menjadi kunci utama guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh lembaga auditor negara tersebut.
Ubaid menutup arahannya dengan menekankan bahwa rapat koordinasi ini sangat krusial. Baginya, dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan BPK adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan di Halmahera Timur.