SANANA — R. Graal Taliawo, Senator daerah pemilihan Maluku Utara, merampungkan kunjungan pengawasan ke sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sula pada Mei lalu. Hasilnya, ia mendapati warga mengaku tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka.
“Kesan yang muncul setelah saya berkunjung ke desa-desa adalah masyarakat tampak frustrasi dengan pemerintah. Mereka tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam lini kehidupan publik mereka,” ujar Graal dalam keterangan yang diterima, Senin.
Di Desa Mangon, Waigoiyofa, dan Baleha, warga menyuarakan keluhan soal sektor pertanian dan perikanan yang minim perhatian. Bantuan yang turun ke lapangan dinilai politis dan hanya menyasar kelompok tertentu, seperti tim sukses.
Akibatnya, banyak nelayan dan petani mandiri yang proposal bantuannya kerap diabaikan. Kondisi ini memperparah rasa frustrasi yang sudah lama terpendam di kalangan pelaku usaha kecil di dua pulau tersebut.
Menindaklanjuti temuan itu, Graal menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Ia mendorong Pemkab untuk mempertimbangkan pembentukan BUMD guna menyerap hasil komoditas utama daerah seperti ikan dan kopra.
“BUMD ini diharapkan bisa menjadi jaring pengaman dari fluktuasi harga yang kerap merugikan petani dan nelayan saat musim panen,” kata doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
Graal juga menyoroti postur APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya timpang. Alokasi untuk belanja pegawai mencapai 50,55 persen, sementara belanja modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan hanya 1,48 persen.
“Melihat postur APBD Sula tahun 2026 tentu miris,” cetus pegiat Politik Gagasan itu. Ia mengingatkan agar Pemkab aktif mengajukan proposal kebutuhan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk menutup celah keterbatasan fiskal daerah.
Di akhir kunjungan, Graal menekankan pentingnya pola penyelesaian masalah secara berjenjang dan kolaboratif. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab untuk tidak menyelesaikan persoalan sendirian.
“Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mulut saya siap jadi speaker untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara di pusat. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” pungkas Graal.
Selain menyerap aspirasi, legislator kelahiran Wayaua, Bacan itu juga meninjau proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bajo, program Rumah Layak Huni, preservasi jalan nasional, serta merespons penolakan warga terhadap 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli yang diterbitkan sejak 2018.