SOFIFI — Rencana penambahan BLUD sektor perairan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLUD Lingkup Pemprov Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Meeting Room Waterboom Kalumata, Selasa (9/6). Rakor ini dihadiri 40 peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut, Sri Haryanti Hatari, menegaskan rakor ini bukan sekadar agenda seremonial. “Momentum ini sangat strategis. Selain sebagai wadah evaluasi keberadaan BLUD di Maluku Utara, rakor ini juga menjadi sarana sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja BLUD,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur.
Saat ini, implementasi BLUD di Maluku Utara masih terpusat di dua sektor: kesehatan dan pendidikan. Namun, pemerintah daerah melihat potensi besar di sektor kelola kawasan perairan. “Ke depan kami berencana menambah satu BLUD baru melalui Balai Kawasan Permukiman,” tegas Sri Haryanti.
Menurutnya, pengelolaan BLUD harus profesional dan adaptif. Dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD diharapkan mampu mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
Ketua Panitia Pelaksana, Mutia Rendani, merinci empat tujuan utama rakor ini. Pertama, memberikan pemahaman komprehensif soal konsep dan regulasi terkini BLUD. Kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi BLUD di lingkungan Pemprov Malut.
Ketiga, mendorong percepatan dan peningkatan mutu layanan guna mendukung visi pembangunan daerah. Keempat, meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam proses penilaian, tata kelola, dan pelayanan BLUD.
Melalui sinergi antar-OPD yang dibangun dalam forum tersebut, Pemprov Maluku Utara optimistis tata kelola keuangan daerah akan semakin akuntabel. “Semua ini harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Mutia.
Dengan adanya BLUD baru di sektor perairan, warga pesisir di Maluku Utara diharapkan mendapat layanan yang lebih terstruktur dan cepat, mulai dari pengelolaan kawasan permukiman hingga infrastruktur dasar.