Badko HMI Maluku Utara Sorot Ironi Daerah Penghasil Nikel yang Warga Antre BBM Bersubsidi

TERNATE — Di tengah kontribusi triliunan rupiah dari hilirisasi nikel dan investasi industri, warga Maluku Utara justru harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan hak atas BBM bersubsidi. Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menyebut realitas ini sebagai ironi yang tak bisa dibiarkan.

"Negara gagal menjamin keadilan energi bagi daerah kepulauan," ujar Akbar, Rabu (10/06/2026).

Beban Ganda 'Pajak Geografi' di Wilayah Kepulauan

Akbar menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu efek domino. Mobilitas dan logistik Maluku Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut otomatis membengkak. Biaya distribusi antarpulau naik, yang kemudian mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan ikan, serta bahan bangunan.

Ia menyebut fenomena ini sebagai "pajak geografi"—biaya tambahan yang harus dibayar masyarakat hanya karena faktor geografis yang jauh dari pusat kekuasaan. Masyarakat di Ternate, Halmahera, Morotai, Obi, Bacan, hingga Taliabu, harus menghadapi ketidakpastian pasokan BBM subsidi setiap bulan.

Mengapa Kuota BBM Subsidi Tak Kunjung Sesuai Kebutuhan Riil?

Badko HMI Maluku Utara mendesak transparansi data distribusi dari Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah pusat. Mereka meminta jawaban atas jumlah pasti kuota BBM untuk Maluku Utara, data penyaluran real-time ke setiap SPBU, serta evaluasi penyebab kelangkaan yang terjadi bertahun-tahun.

"Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan sekadar alasan klasik keterbatasan kuota," tegas Akbar.

Ia menambahkan, masyarakat kecil di Maluku Utara dipaksa membeli Pertamax yang harganya melonjak karena Pertalite langka. Situasi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjamin akses energi yang setara bagi warganya.

6 Tuntutan Konkret untuk Pemerintah Pusat

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Badko HMI Maluku Utara mendesak enam langkah prioritas:

• Presiden RI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi BBM subsidi di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia.
• Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga menambah kuota Pertalite untuk Maluku Utara berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar perhitungan administratif nasional.
• Menjamin ketersediaan Pertalite secara penuh di seluruh SPBU Kota Ternate dan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara.
• Membuka data distribusi dan alokasi BBM subsidi secara transparan kepada publik untuk mencegah penyimpangan, penimbunan, maupun permainan distribusi.
• Menetapkan skema khusus harga energi bagi daerah kepulauan guna mengurangi beban biaya logistik yang selama ini ditanggung masyarakat.
• Membentuk tim pengawasan independen yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat sipil.

Akbar menegaskan, persoalan BBM bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan keadilan sosial dan keberpihakan negara terhadap rakyat. "Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya terus-menerus dipaksa hidup dalam keterbatasan akses energi," tutupnya.