MOROTAI — Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menegaskan bahwa forum diskusi tanpa aksi nyata hanya akan menjadi seremonial belaka. Ia meminta seluruh anggota TPID untuk langsung bergerak ke lapangan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Rio dalam sambutannya.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan inflasi pada pekan kedua Juni 2026. Komoditas penyumbang utama kenaikan harga adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Secara provinsi, inflasi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat rendah, yakni 0,05 persen (month to month). Namun, tekanan harga tetap ada akibat kenaikan harga LPG nonsubsidi dan peningkatan permintaan komoditas perikanan menjelang Iduladha.
Dalam forum tersebut, Pemkab Morotai, BI, dan seluruh anggota TPID menyepakati enam langkah intervensi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjawab tiga masalah utama yang dihadapi Morotai sebagai daerah kepulauan: ketergantungan pasokan dari luar, mahalnya biaya logistik, dan terbatasnya cold storage.
Berikut enam langkah yang disepakati:
TPID juga mendorong penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen pangan di Maluku Utara. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang tetap stabil sepanjang tahun.
BI Maluku Utara berkomitmen mendukung pengendalian inflasi di Morotai melalui fasilitasi pasar murah serta pendampingan pelaksanaan HLM TPID secara berkala. “Sinergi antara pemerintah daerah, BI, pelaku usaha, dan semua pemangku kepentingan adalah kunci,” ujar Handi Susila.