HALMAHERA TENGAH — Gelombang PHK massal akibat pembatasan produksi tambang melalui kebijakan RKAB 2026 kini menghantam langsung para pekerja di PT RIM dan PT WBN. Ribuan kepala keluarga di kawasan industri Halmahera Tengah terancam kehilangan mata pencaharian, memicu efek berantai pada sektor jasa dan perdagangan di wilayah lingkar tambang.
Ketua Pengurus Daerah SPSI Provinsi Maluku Utara, Aswar Salim, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Halmahera Tengah, SPSI memutuskan untuk menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Weda sebagai bentuk desakan kepada pemerintah daerah.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah agar segera mengambil langkah konkret dan menghadirkan solusi atas dampak kebijakan RKAB yang telah mengakibatkan PHK secara terus-menerus di kawasan pertambangan. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja menanggung sendiri beban dari kebijakan tersebut,” tegas Aswar Salim dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (18/7/2026).
Selain persoalan ekonomi, SPSI menyoroti dampak psikologis yang melanda pekerja yang masih bertahan. Kekhawatiran akan nasib pekerjaan mereka dinilai telah menurunkan konsentrasi dan fokus kerja, baik di kantor maupun di area operasional lapangan.
Kondisi ini, menurut SPSI, meningkatkan risiko kecelakaan kerja secara signifikan. Para pekerja disebut bekerja di bawah tekanan psikologis tinggi yang berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pemerintah.
Menghadapi krisis ini, SPSI berpandangan bahwa kebijakan RKAB yang membatasi produksi tidak bisa berjalan tanpa jaring pengaman bagi tenaga kerja. Mereka mendesak penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan serikat pekerja.
Tujuannya, merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan industri pertambangan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. SPSI menilai langkah Pemkab Halmahera Tengah hingga saat ini masih belum menunjukkan upaya nyata dalam melindungi buruh yang menjadi tulang punggung industri.
Jika tidak segera direspons, SPSI memperingatkan bahwa persoalan RKAB berpotensi meluas menjadi krisis ketenagakerjaan yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di lingkar tambang Halmahera Tengah. Aksi unjuk rasa di Weda menjadi sinyal keras bahwa soliditas buruh telah terbentuk untuk memperjuangkan hak mereka.