MALUKU UTARA — Peneliti LSP, Tri Wibowo Santoso, menilai pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan tahun lalu tidak cukup untuk memperbaiki arah ekonomi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut masih banyak menteri "neolib" peninggalan rezim sebelumnya yang bercokol dan dinilai menjadi penghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Bila tidak dilakukan segera, suatu radical break—meminjam istilah Rocky Gerung, mereformasi total jajaran menteri di kabinet—maka semakin banyak pihak yang berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo akan sulit bertahan sampai 2029," ujar Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8).
LSP merinci sejumlah nama yang dinilai berkontribusi terhadap kemunduran ekonomi nasional. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Rosan Roslani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, dan Wahyu Trenggono. Wibowo menegaskan tim ekonomi era Jokowi periode kedua ini meninggalkan situasi pelik bagi pemerintahan berikutnya.
Data yang dipaparkan LSP menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 19,6 persen pada 2019 menjadi 18,6 persen pada 2024. Pada periode yang sama, jumlah kelas menengah yang jatuh miskin mencapai 11,6 juta orang atau 5,4 persen dari populasi, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 4,22 persen.
Sejumlah kebijakan spesifik disebut menjadi pemicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Zulkifli Hasan, saat menjabat Menteri Perdagangan, disebut menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membanjirkan produk tekstil China dan mengakibatkan kolapsnya industri tekstil padat karya dengan korban puluhan ribu pekerja.
Di sektor energi, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM dinilai mengeluarkan kebijakan pembatasan RKAB yang membuat 100-150 ribu buruh tambang terancam PHK. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut menerapkan pembatasan kenaikan harga obat maksimal 10-20 persen di tengah pelemahan Rupiah, yang berujung pada margin squeeze industri farmasi, kelangkaan obat generik, hingga penutupan lini produksi.
LSP juga menyoroti dugaan praktik rente ekonomi yang melibatkan sejumlah pejabat. Airlangga Hartarto disebut terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO, penyelidikan dana sawit BPDPKS, konflik kepentingan dalam perjanjian dagang RI-AS, serta dugaan aliran dana PLTU Riau-1. Bahlil Lahadalia juga disebut terlibat dalam karut-marut kuota produksi RKAB.
Selain itu, Menteri KKP Wahyu Trenggono dinilai mengeluarkan kebijakan pungutan hasil perikanan yang membuat nelayan mogok melaut karena biaya di muka tidak sebanding dengan pendapatan. Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian disebut memberikan relaksasi impor yang membanjiri pasar, sementara Raja Juli Antoni dikritik karena rencana proyek energi 20 juta hektar yang berisiko mempercepat deforestasi.
"Pemerintahan Prabowo ditinggalkan situasi yang sangat pelik, masalahnya tim ekonomi yang sama yang menjadi penyebabnya masih bercokol. Bagaimana pemerintahan Prabowo berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen atau hampir 2 kali lipatnya? Tak masuk akal," tegas Wibowo.