TERNATE — Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Maluku Utara masih tertinggal jauh dibandingkan petani padi. Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah menggelontorkan program Kampung Nelayan Mandiri yang menyasar wilayah pesisir kepulauan di provinsi tersebut.
Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate, Rabu (5/8/2026). Ia menyebut arahan program ini langsung datang dari Presiden setelah Indonesia dinyatakan swasembada karbohidrat pada tahun sebelumnya.
Kesenjangan Pendapatan Nelayan dan Petani Masih Lebar
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai 127, sementara NTN hanya berada di angka 103. Selisih ini dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terutama di sentra perikanan seperti Maluku Utara.
“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120,” ujar Zulkifli.
Fasilitas Penunjang Dibangun di Kampung Nelayan
Untuk mengejar target tersebut, kawasan Kampung Nelayan Mandiri tidak hanya sekadar hunian. Pemerintah akan membangun fasilitas vital yang selama ini menjadi keluhan utama nelayan di daerah terpencil.
- Cold storage dan pabrik es untuk menjaga mutu hasil tangkapan
- Balai lelang ikan agar harga jual lebih transparan
- Bengkel perbaikan kapal dan mesin
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk memangkas biaya operasional melaut
Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memutus rantai tengkulak yang selama ini kerap menjerat nelayan kecil di kepulauan. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, margin keuntungan bisa langsung dinikmati oleh nelayan.
Koperasi Merah Putih Jadi Penampung Saat Harga Anjlok
Pemerintah juga mendirikan Koperasi Nelayan Merah Putih di setiap kampung. Koperasi ini berperan sebagai penyerap atau offtaker hasil tangkapan saat harga pasar sedang melemah.
Hasil tangkapan yang diserap koperasi nantinya akan disalurkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini dinilai menciptakan kepastian pasar bagi nelayan sekaligus menjamin pasokan protein bagi program gizi nasional.
Program terpadu ini diharapkan tidak hanya menggenjot pendapatan nelayan, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir Maluku Utara.
