TERNATE — Aktivitas industri di Maluku Utara tumbuh sangat cepat. Kapal-kapal besar keluar masuk membawa hasil bumi, investasi mengalir deras, dan nama daerah ini semakin sering disebut dalam percakapan industri dunia. Namun di luar pusat-pusat pertumbuhan itu, wajah pembangunan masih timpang.
Jalan belum memadai di sejumlah wilayah. Ada pulau yang jaraknya terasa semakin jauh bukan hanya karena laut, tetapi juga karena mahalnya biaya menghadirkan negara. Masyarakat harus menyeberang untuk mendapatkan pelayanan dasar, sementara guru, tenaga kesehatan, dan petani kesulitan menjangkau akses yang sama.
Nikel dari Halmahera dan Obi telah menjadi bagian penting dari rantai industri global. Weda Bay dikenal sebagai salah satu kawasan produksi nikel terbesar di dunia. Hilirisasi berkembang, kawasan industri tumbuh, dan investasi mengalir dalam jumlah besar.
Kecepatan pertumbuhan itu tidak diikuti pembangunan infrastruktur pendukung. Membuka konektivitas sebuah pulau membutuhkan waktu, biaya, dan kesabaran yang jauh lebih panjang dibandingkan membangun kawasan industri. Investasi bisa bergerak sangat cepat, tetapi membangun jalan dan pelabuhan tidak bisa dipaksakan dalam hitungan tahun.
Persoalan infrastruktur di Maluku Utara tidak hanya soal jalan mulus atau jembatan kokoh. Provinsi ini dihadapkan pada tantangan geografis yang jauh lebih kompleks: laut, kapal, pelabuhan, cuaca, dan jarak antar pulau.
Di provinsi kepulauan, jarak geografis berubah menjadi biaya pembangunan. Material bangunan harus dikirim dengan kapal. Alat berat harus diangkut. Tenaga kesehatan dan obat-obatan harus tersedia di pulau terpencil. Bahkan untuk menghadirkan pelayanan sederhana, negara terkadang harus menyeberangi laut terlebih dahulu.
Filsuf politik Amerika, John Rawls, melalui gagasan justice as fairness, menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama. Ketimpangan dapat dibenarkan sepanjang pengaturan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang menguntungkan.
Prinsip ini relevan untuk pembangunan Maluku Utara. Perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan. Dua daerah dengan anggaran pembangunan sama akan menghadapi tantangan berbeda jika satu berada di daratan dan satu lagi terdiri atas pulau-pulau yang membutuhkan kapal untuk mengangkut material, peralatan, dan tenaga kerja.
Kenyataan geografis ini semestinya menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan fiskal. Pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan pembiayaan yang secara struktural lebih besar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu memprioritaskan anggaran untuk konektivitas antar pulau. Pelabuhan, kapal perintis, dan jalan penghubung di kawasan timur harus menjadi perhatian utama.
Tanpa perbaikan infrastruktur dasar, kekayaan alam yang mendunia tidak akan pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pulau-pulau terluar. Kemerdekaan seharusnya bukan hanya memberi hak untuk mengelola kekayaan, tetapi juga kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan secara adil.