TERNATE — Sebuah kapal cepat milik Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial hanyut terbawa angin di perairan Ternate, Jumat (28/8/2026). Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Ata yang melihat kapal tersebut melintas tanpa kendali ke arah utara perairan Ternate. Ata bersama rekannya kemudian menarik kapal tersebut dan mengamankannya di Pelabuhan Speedboat Gamalama.
Kejadian ini langsung menjadi perhatian publik lantaran memunculkan dugaan bahwa kapal bantuan pemerintah tersebut tidak dirawat dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan pengakuan salah seorang ABK yang mengaku haknya belum dibayar selama delapan bulan terakhir.
Salah seorang ABK kapal cepat tersebut, Sofyan, mengaku baru mengetahui kapal yang ia jaga hanyut setelah dihubungi rekan-rekannya. Ia pun bergegas menuju Pelabuhan Speedboat Gamalama untuk memastikan kondisi kapal yang telah diamankan warga.
Pria yang akrab disapa Opan itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan ABK lainnya sudah tidak menerima pembayaran gaji sejak bulan Desember 2025. “Kalau dihitung dari Desember sampai sekarang, berarti delapan bulan,” ujar Sofyan saat ditemui di lokasi.
Menurut Sofyan, selama periode gaji tertunggak tersebut, kapal cepat bantuan Kemensos itu nyaris tidak digunakan. Ia menyebut kapal hanya sekali dioperasikan untuk melayani perjalanan menuju Sofifi.
“Dipakai satu kali saya naik, ke Sofifi,” katanya.
Sofyan menegaskan bahwa persoalan gaji yang belum dibayarkan menjadi akar masalah yang turut memengaruhi perawatan kapal. Ia mempertanyakan bagaimana kondisi kapal bisa terawat jika hak-hak para ABK saja tidak dipenuhi. “Gaji saya tidak betul, kok mau tanya perawatan bagaimana?” ungkapnya.
Sofyan berharap Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, terutama yang menyangkut pembayaran hak-hak para ABK. “Harapan kita mudah-mudahan gaji keluar. Kalau gaji tidak keluar, selama tidak kerja,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait hanyutnya kapal cepat tersebut maupun soal tunggakan gaji ABK yang dikeluhkan. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan aset bantuan pemerintah di daerah, khususnya terkait operasional dan kesejahteraan awak kapal.