TERNATE — Kepala cabang dinas dan kepala sekolah jenjang SMA, SMK, serta SLB di Maluku Utara berkumpul dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Pendidikan provinsi. Agenda utamanya mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan sekaligus menjaring persoalan langsung dari satuan pendidikan yang selama ini sulit dijangkau karena kondisi geografis kepulauan.
Ketua Panitia Rakor Pendidikan, Hasanudin Ali, menyebut forum ini sudah menjadi agenda prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, rakor berfungsi sebagai ruang evaluasi kegiatan di tingkat dinas, cabang dinas, hingga sekolah.
"Di sini kita mengevaluasi kegiatan, baik itu di dinas, cabang dinas maupun di sekolah. Pada momen ini juga kita ingin mengintervensi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan berbagai persoalan lainnya," ujar Hasanudin.
Mengapa Sekolah Diminta Membenahi Dapodik
Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah pengusulan bantuan revitalisasi sekolah. Pemerintah pusat menyediakan program bantuan untuk SMA, SMK, maupun SLB, tetapi tidak semua sekolah yang mengusulkan langsung menerima intervensi.
Hasanudin mengungkapkan, validitas data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu faktor penentu. Banyak sekolah mengeluh usulannya tidak masuk, padahal akar masalahnya ada di data yang tidak mutakhir.
"Banyak sekolah mengeluh, sekolah saya sudah mengusulkan tetapi tidak masuk. Ternyata salah satu penyebabnya adalah data Dapodik. Data Dapodik ini menjadi data pokok yang menjadi dasar penilaian untuk setiap bantuan," jelasnya.
Karena itu, sekolah diarahkan melakukan evaluasi dan pembenahan data. Cakupannya meliputi kondisi sarana dan prasarana, rapor pendidikan, mutu pembelajaran, hingga kondisi tenaga pendidik.
Tiga Klasifikasi Kerusakan dan Skala Prioritas Penanganan
Hasanudin yang menangani bidang sarana dan prasarana SMA di Dinas Pendidikan Maluku Utara mengakui masih ada sekolah rusak yang belum tertangani. Pemerintah akan mendatangi sekolah-sekolah itu secara bertahap hingga tuntas.
Ia menegaskan kondisi kerusakan tidak seluruhnya masuk kategori berat. Pemerintah membagi kerusakan menjadi tiga tingkatan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
"Tidak seluruhnya rusak berat. Ada rusak ringan, sedang dan berat. Itu tiga klasifikasi," katanya.
Untuk kerusakan ringan, sekolah dapat melakukan penanganan memakai sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk BOS maupun BOSDA. Adapun kerusakan sedang dan berat diusulkan memperoleh intervensi melalui APBD atau program revitalisasi pemerintah pusat.
Karena jumlah sekolah yang butuh penanganan cukup banyak, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas. Penentuannya mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan, jumlah siswa, serta kondisi mutu sekolah.
"Kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi dilakukan bertahap. Kita sudah memiliki mapping, tahun ini sekolah mana yang diselesaikan dan tahun berikutnya sekolah mana yang menjadi sasaran," ujarnya.
Sekolah dengan kerusakan paling parah menjadi prioritas utama. Sekolah berjumlah siswa banyak juga diperhatikan karena kondisi sarana dan prasarana berdampak pada lebih banyak peserta didik.
"Yang berikutnya adalah sekolah yang mutunya rendah dan jumlah siswanya banyak. Itu juga kita intervensi, termasuk peningkatan sarana untuk mendukung peningkatan kualitas," jelasnya.
616 Komputer pada 2025, 375 Unit Menyusul pada 2026
Selain persoalan bangunan, kebutuhan perangkat teknologi dan jaringan internet turut menjadi perhatian dalam penguatan mutu pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir mengalokasikan anggaran untuk pengadaan komputer bagi sekolah.
Pada 2025, sebanyak 616 unit komputer disebarkan ke 66 sekolah. Komputer tersebut berjenis PC all-in-one yang ditempatkan di sekolah agar lebih mudah digunakan dan tidak sering dipindahkan.
Kemudian pada 2026, pemerintah kembali melakukan pengadaan sebanyak 375 unit komputer untuk 48 sekolah. Dengan demikian, sepanjang 2025 dan 2026 terdapat sekitar 1.031 unit komputer yang telah diintervensikan kepada satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Maluku Utara.
"Pada tahun 2025 kita punya 616 unit yang tersebar di 66 sekolah. Kemudian tahun 2026," kata Hasanudin.
Sekolah Kepulauan Diminta Sampaikan Keluhan Langsung
Kondisi geografis Maluku Utara yang berbentuk kepulauan menjadi alasan utama pemerintah daerah tidak selalu bisa turun langsung ke seluruh sekolah. Karena itu, sekolah diundang ke forum koordinasi untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
"Tidak selamanya kita bisa turun ke sekolah-sekolah karena begitu banyak sekolah, terutama dengan kondisi geografis yang luar biasa. Karena itu kita undang mereka ke sini agar sekolah bisa menyampaikan keluhannya," katanya.
Melalui rakor ini, Dinas Pendidikan berharap usulan bantuan revitalisasi dan pengadaan sarana pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat sasaran. Pembenahan Dapodik menjadi langkah awal yang harus dituntaskan sekolah sebelum mengajukan intervensi ke pemerintah pusat maupun daerah.
