TERNATE — Gubernur Sherly Laos mengakui paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang pesat namun belum merata ke seluruh wilayah. Pertumbuhan itu, tuturnya, tertahan oleh keterbatasan konektivitas infrastruktur jalan dan pelabuhan yang masih perlu dibangun atau diselesaikan secara massif.
"Pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Namun tantangan kita adalah bagaimana memastikan pembangunan ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah," ujar Sherly dalam acara Musrenbang RKPD 2027 di Bela Hotel Ternate.
Dari pemetaan infrastruktur jalan yang telah dilakukan pemerintah daerah, terdapat sekitar 2.000 kilometer ruas jalan yang masih perlu diselesaikan di Maluku Utara. Ruas-ruas tersebut akan dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan didorong melalui dukungan pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta Instruksi Jalan Daerah (IJD) dari APBN.
Dokumen IJD telah disiapkan oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota, dan saat ini tinggal menunggu respons dan tindak lanjut dari pemerintah pusat untuk memulai proses realisasi pembangunan.
Sektor pelabuhan juga menjadi fokus infrastruktur unggulan dengan potensi dukungan dari Kementerian Perhubungan. Namun, proyek ini masih terkendala status aset daerah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui proses hibah kepada pemerintah pusat sebelum kementerian dapat memulai intervensi pembangunan.
"Ini yang terus kita dorong, agar proses hibah aset bisa segera diselesaikan sehingga pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dapat berjalan," jelasnya.
Gubernur menekankan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pentingnya tiga hal: sinkronisasi data, kesiapan administrasi, dan penentuan skala prioritas pembangunan daerah. Kesiapan tersebut menjadi faktor kunci agar Maluku Utara dapat lebih optimal dalam mengakses dukungan pendanaan dari APBN.
"Ketika pusat memiliki anggaran, daerah yang siap secara data dan administrasi akan lebih cepat mendapatkan intervensi pembangunan," tegasnya.
Musrenbang RKPD 2027 yang dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Kepala Bappeda Muhammad Sarmin S. Adam, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan antara ketiga level pemerintahan guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.