SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah taktis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026. Salah satu program utama adalah distribusi 100 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi tersebut.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan bahwa selain distribusi hewan kurban, Pemprov juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota. Komoditas utama yang disediakan meliputi beras, bawang, cabai, dan tomat.
“Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan beberapa langkah taktis,” kata Sherly, Minggu, 17 Mei 2026.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian berupa program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektar. Selain itu, 4.600 hektar sawah di wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Timur akan diaktivasi kembali untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
Meski angka inflasi Maluku Utara tercatat di bawah standar nasional, Gubernur Sherly mengakui masih ada pekerjaan rumah besar. Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) berada di angka 2,03 persen dan year to date di angka 2,59 persen.
“Ini hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujarnya.
Namun, sekitar 80 persen kebutuhan beras daerah ini masih dipasok dari luar provinsi. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas ayam potong dan telur. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov terus mengembangkan kerja sama dengan investor guna memanfaatkan kawasan peternakan seluas 5 hingga 10 hektar.
Sherly menargetkan pada 2026 Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur sendiri. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga telur yang selama ini terpaut jauh dibandingkan harga di Pulau Jawa dan Sulawesi.
Bulog RI juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan enam titik gudang baru di Maluku Utara. Infrastruktur ini bertujuan memperkuat stok logistik dan distribusi pangan di daerah kepulauan.
Sementara itu, terkait pemenuhan kuota stok Minyak Kita, Pemprov masih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dari kebutuhan 600 ribu liter, saat ini baru tersedia sekitar 100 ribu liter di gudang.