MALUKU UTARA — Melalui aturan terbaru itu, pemerintah sekaligus merombak susunan komite agar sesuai dengan struktur Kabinet Merah Putih. Posisi wakil ketua kini diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sejumlah menteri lain masuk dalam anggota, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Perpres terbaru ini tidak hanya mengubah kursi ketua, tetapi juga memperluas kewenangan komite. Salah satu tugas krusial yang diemban AHY adalah menetapkan langkah penyelesaian jika terjadi kenaikan biaya proyek (cost overrun). Komite berhak mengatur perubahan porsi kepemilikan, penyesuaian persyaratan pinjaman, hingga menentukan bentuk dukungan pemerintah.
Dukungan itu bisa berupa usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada konsorsium BUMN yang menggarap proyek. Jika diperlukan, komite juga bisa merekomendasikan pemberian jaminan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mengantisipasi potensi pembengkakan anggaran di proyek senilai Rp 142,3 triliun tersebut.
Regulasi tersebut juga mengubah Pasal 15 yang mengatur koordinasi penyelenggaraan proyek. Kini, tugas mengoordinasikan pembangunan dan pengoperasian kereta cepat berada di bawah tanggung jawab langsung AHY. Sebelumnya, peran ini dipegang oleh Luhut Panjaitan berdasarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
Dengan struktur baru ini, pemerintah berharap proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan terintegrasi. Apalagi, proyek yang sudah beroperasi sejak Oktober 2023 ini masih menghadapi tantangan, termasuk mengejar target jumlah penumpang dan pengelolaan utang konsorsium.
Penunjukan AHY dianggap sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan proyek strategis nasional dengan prioritas Kabinet Merah Putih. Ke depannya, komite di bawah kepemimpinan AHY diharapkan mampu menjaga keberlanjutan operasional sekaligus menyelesaikan persoalan pendanaan yang masih mengganjal.