TERNATE — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 resmi diterima Pemerintah Kota Ternate. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara pada Kamis, 4 Juni 2026.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi, Sekretaris DPRD Aldhy Ali, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Capaian ini menjadi catatan manis karena Pemkot Ternate berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, sejak 2014.
Meski meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, Nasri Abubakar menyebut bahwa sejumlah rekomendasi dari BPK tetap menjadi perhatian serius. “Rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti, karena beberapa tahun terakhir Ternate masuk dalam kepatuhan tindak lanjut rekomendasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap catatan dari lembaga pemeriksa akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan ke depan.
Nasri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD dan jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, opini WTP yang diraih merupakan hasil kerja kolektif semua perangkat daerah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan sesuai ketentuan.
“Tentu ini adalah sebuah prestasi membanggakan karena kami berhasil mempertahankan predikat WTP sampai tahun 2025. Bila perlu ke depannya tidak ada lagi rekomendasi yang ditindaklanjuti,” kata Nasri.
Pemkot Ternate berkomitmen terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Capaian WTP ke-12 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sebagai fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.