TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memastikan jajaran aparatur pemerintahannya tidak bisa setengah-setengah dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026. Ia secara spesifik memerintahkan para camat, lurah, dan kepala desa untuk memberikan kemudahan akses bagi petugas lapangan BPS.
"Seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa beserta perangkat dan jajarannya wajib bersinergi dengan petugas lapangan untuk memberikan kemudahan akses serta mendukung kecepatan kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat," ujar Muhammad Sinen dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/6).
Muhammad Sinen menekankan bahwa kesuksesan sensus ini sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat saat didata. Ia meminta warga Kota Tidore Kepulauan untuk bekerja sama memberikan data yang valid dan akurat.
"Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan nanti pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan tepat sasaran," kata orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan itu.
Pemkot Tidore Kepulauan, lanjutnya, akan menjaga komunikasi dan koordinasi yang intens dengan BPS Kota Tidore Kepulauan untuk memastikan data wilayah selalu valid dan bebas dari kendala administrasi.
Pencanangan SE2026 tingkat provinsi itu dihadiri langsung Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara. Momentum tersebut ditandai dengan pemukulan tifa.
Dalam pidatonya, Amalia memaparkan urgensi besar sensus ini bagi Maluku Utara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Ia menjelaskan struktur ekonomi daerah itu sedang bertransisi signifikan.
"Dulu didominasi oleh sektor pertanian dan rempah-rempah. Sekarang bergeser menuju dominasi industri pengolahan nikel, di samping potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan yang terus berkembang," papar Amalia.
Kepala BPS RI menambahkan, SE2026 dirancang khusus untuk memotret perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat modern. Termasuk di dalamnya lonjakan transaksi digital dan daring yang selama ini belum terekam secara mendalam dalam data sebelumnya.
Melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, pendataan lengkap ini ditargetkan mampu menghasilkan basis data yang akurat sebagai kompas pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif dan keterbukaan masyarakat disebut sebagai kunci utama dalam menciptakan peta ekonomi nasional yang mutakhir.