TERNATE — DPRD Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengendalian BBM jenis Pertalite. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan yang dipicu oleh kenaikan harga Pertamax.
Wakil Ketua I DPRD Ternate, Amin Subuh, menyampaikan usulan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ternate, serta sejumlah pengelola SPBU di Kota Ternate pada Senin lalu.
Kenaikan Harga Pertamax Dorong Peralihan Konsumen ke Pertalite
Menurut Amin, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax secara langsung akan memengaruhi perilaku konsumen. Sebagian dari mereka diperkirakan beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite.
“Jika ketersediaan stok Pertalite terbatas dan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen atau masyarakat, maka akan memicu kelangkaan,” ucap Amin dalam pernyataannya.
Kondisi ini mendorong DPRD untuk mengambil langkah antisipatif sebelum terjadi krisis pasokan di lapangan.
Satgas dan Payung Hukum Jadi Kunci Pengawasan
Dalam usulannya, Amin menekankan bahwa Satgas pengendalian harus berada di bawah kendali langsung Pemkot Ternate. Disperindag dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) disebut sebagai leading sector, sementara Satpol PP juga perlu dilibatkan dalam pengawasan di lapangan.
“Memang kita harus kembali ke Pemkot, dalam hal ini Wali Kota Ternate, untuk membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus terkait pengendalian dan pengawasan,” katanya.
Payung hukum berupa Perwali dinilai krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan dasar hukum bagi aparat dalam menindak pelanggaran.
Praktik Penimbunan Jadi Kekhawatiran Serius
DPRD Ternate menaruh perhatian serius terhadap potensi praktik penimbunan BBM di tengah meningkatnya konsumsi Pertalite. Amin menyebut, dalam rapat tersebut pihak Pertamina juga mengingatkan kemungkinan terjadinya penimbunan jika pengawasan lemah.
“Yang disampaikan oleh pihak Pertamina tadi, bahwa kemungkinan praktik penimbunan BBM itu bisa saja terjadi. Kalau pengawasannya lemah, maka itu menjadi catatan serius,” tegasnya.
Oleh karena itu, rekomendasi pengawasan yang didasari payung hukum menjadi salah satu poin utama yang akan disampaikan DPRD kepada Pemkot Ternate.
Pertamina Diminta Siapkan Estimasi Tambahan Kuota
Dalam kesempatan yang sama, pihak Pertamina Patra Niaga meminta DPRD merekomendasikan kepada Pemkot Ternate agar segera mengajukan permohonan penambahan kuota BBM subsidi secara resmi. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui berapa tambahan kuota Pertalite yang layak dialokasikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate.
Sementara itu, Pertamina disebut telah berjanji akan segera menyampaikan estimasi tambahan kuota BBM subsidi yang dapat dialokasikan untuk wilayah tersebut.
Amin menyatakan, hasil rapat ini akan ia sampaikan kepada Ketua DPRD Ternate untuk dikaji lebih lanjut sebelum rekomendasi resmi dikeluarkan. “Saya akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Ketua DPRD Ternate. Setelah itu hasil rapat akan dikaji, kemudian akan muncul rekomendasi untuk Pemkot Ternate,” pungkasnya.
