TERNATE — Dari 11 puskesmas di Kota Ternate, tiga di antaranya yang berada di Kecamatan Hiri, Moti, dan Mayau (Batang Dua) masih berstatus non-BLUD. Nurlela Syarif menilai kondisi ini menghambat kemandirian pengelolaan keuangan dan optimalisasi sumber pendanaan.
Dana Kapitasi Tersendat Akibat Minimnya Dokter
Nurlela menjelaskan, puskesmas dengan tenaga dokter lengkap cenderung memperoleh dana kapitasi lebih besar karena tingginya intensitas pelayanan kepada peserta JKN. Sebaliknya, Puskesmas Moti dan Jambula disebut masih kekurangan dokter gigi, yang berdampak langsung pada pendapatan dari BPJS Kesehatan.
“Beberapa puskesmas seperti di Moti dan Jambula masih kekurangan dokter gigi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dana kapitasi,” ujar Nurlela.
Dorong Pemerataan Tenaga Medis dan Jam Layanan
Komisi III meminta Dinas Kesehatan segera menginventarisasi tenaga medis yang dibiayai APBD dan menempatkannya kembali ke puskesmas yang kekurangan. Selain itu, ia mendorong inovasi jam operasional melalui sistem pelayanan bergilir atau shift, serta memperluas layanan kunjungan rumah (home visit).
“Kami ingin memastikan seluruh alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tepat sasaran,” tegasnya.
BLUD Jadi Kunci Optimalisasi Anggaran Puskesmas
Nurlela menekankan, penerapan BLUD memungkinkan puskesmas mengelola secara langsung dana dari berbagai sumber, termasuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari APBN, APBD, dan dana kapitasi JKN. Menurutnya, dana kapitasi yang masuk akan menjadi pendapatan BLUD dan bisa dikembalikan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Ia juga mengingatkan agar dokter yang bertugas di puskesmas memprioritaskan pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah dibanding praktik pribadi. Semakin banyak pelayanan yang diberikan di puskesmas, semakin besar dana kapitasi yang diterima.
Pengawasan Anggaran Prioritas: Gizi Anak hingga Ibu Hamil
Dalam RDP tersebut, pengawasan Komisi III juga difokuskan pada efektivitas penggunaan dana BOK untuk program prioritas, seperti pemenuhan gizi anak, pencegahan stunting, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Nurlela memastikan anggaran tersebut harus menjangkau masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing puskesmas.
“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap seluruh puskesmas mampu meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan penerimaan dana kapitasi, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
