MALUKU UTARA — Ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan, sikap penyeimbang berarti PDIP akan mendukung kebijakan yang dinilai baik dan mengoreksi secara konstruktif jika kebijakan pemerintah kurang tepat. "Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur," kata Said dalam keterangannya, Jumat (19/6).
Bukan Oposisi, Bukan Sekadar Pendukung
Said menjelaskan, keputusan untuk menjadi partai penyeimbang telah diputuskan dalam Rakernas pertama PDIP tahun lalu. Ia menegaskan bahwa posisi ini tidak bisa disamakan dengan sistem oposisi di negara-negara Barat yang kerap berseberangan dalam setiap kebijakan.
"Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," ujarnya. Sebaliknya, sebagai penyeimbang, PDIP mengklaim bersikap objektif-proporsional tanpa selalu mengejar keuntungan elektoral dari kelemahan pemerintah.
Kritik Sikap Abu-Abu dari Koalisi
Pernyataan Said ini merespons sindiran Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas. Jazilul menyoroti kehadiran kader PDIP dan eks Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dalam aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jumat (12/6) lalu.
"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," kata Jazilul di kompleks parlemen. Pernyataan itu menunjukkan adanya dinamika politik antara partai koalisi dan partai yang memilih di luar kabinet.
PDIP Tak Ingin Prabowo Gagal di Tengah Jalan
Menariknya, Said Abdullah justru menyatakan PDIP menginginkan Presiden Prabowo berkhidmat hingga akhir masa jabatannya pada 2029. Ia mengisyaratkan bahwa sikap oposisi penuh justru berpotensi menjatuhkan elektabilitas pemerintah secara sistematis, sesuatu yang tidak ingin dilakukan partainya.
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," katanya. Pernyataan ini sekaligus menjawab keraguan publik soal arah politik PDIP pasca-Pilpres 2024.
Penyeimbang yang Diakui Pemerintah
Klaim Said bahwa Prabowo berterima kasih atas sikap PDIP menjadi sinyal bahwa hubungan kedua kubu tetap cair meski berbeda posisi politik. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi partai di luar kabinet kerap menjadi perdebatan, terutama ketika demonstrasi mahasiswa terjadi di awal masa pemerintahan.
PDIP tampaknya ingin membangun narasi bahwa mereka bukan lawan, melainkan mitra kritis yang menjaga pemerintah tetap pada rel yang benar. Namun, sikap ini tetap akan diuji ketika kebijakan kontroversial mulai bergulir di parlemen.
