TERNATE — Dorongan agar instansi vertikal pindah ke Sofifi kembali mengemuka. Kali ini, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin I. Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD Maluku Utara yang mendesak realisasi aktivitas pemerintahan di ibu kota provinsi tersebut.
Ibu Kota Harus Hidup, Bukan Sekadar Simbol Administratif
Nurdin menilai penetapan Sofifi sebagai ibu kota tidak boleh berhenti pada status administratif. “Ibu kota harus hidup melalui aktivitas pemerintahan yang nyata,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pemindahan aktivitas instansi vertikal menjadi kunci agar Sofifi benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Selama ini, kata dia, sebagian besar kantor vertikal masih berkantor di Ternate.
Dampak Ekonomi Langsung ke Masyarakat Sofifi
Kehadiran aparatur sipil negara (ASN) dan tamu kedinasan di Sofifi dinilai akan memicu pertumbuhan ekonomi baru. Nurdin menyebut sektor UMKM, transportasi, perdagangan, perhotelan, dan jasa lainnya bakal merasakan dampak langsung.
“Dalam perspektif ekonomi regional, pusat pemerintahan yang aktif akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Jika seluruh aktivitas tetap terkonsentrasi di Ternate, Sofifi akan sulit berkembang,” katanya.
Bukan Pertentangan Ternate-Sofifi, Tapi Pemerataan
Nurdin menegaskan langkah ini bukan untuk mempertentangkan dua wilayah. Justru sebaliknya, ini adalah strategi pemerataan pembangunan di Maluku Utara.
“Kita tidak sedang memindahkan kemajuan dari Ternate ke Sofifi. Yang dibangun adalah ekosistem pertumbuhan baru agar pembangunan lebih seimbang,” ujarnya.
Pemprov Diminta Susun Peta Jalan dan Fasilitasi Perusahaan Besar
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil peran aktif dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Dukungan fasilitas sementara bagi instansi yang belum memiliki kantor permanen dinilai penting untuk mempercepat proses perpindahan.
Nurdin juga meminta Pemprov menyusun peta jalan penguatan Sofifi. Mulai dari penataan aset daerah, penyediaan infrastruktur dasar, pembangunan perumahan ASN, hingga peningkatan konektivitas transportasi.
Tak hanya itu, ia mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Maluku Utara untuk membuka kantor perwakilan di Sofifi. Langkah itu diyakini bisa memperluas lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi.
“Membangun Sofifi bukan sekadar mendirikan gedung perkantoran, melainkan membangun harapan baru tentang pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah di Maluku Utara,” pungkas Nurdin.
