TERNATE — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, menyebut langkah ini menjadi krusial karena sekitar 80 persen kebutuhan pangan warga Ternate masih bergantung pada pasokan dari luar Maluku Utara, khususnya Jawa Timur. Kondisi ini membuat stabilitas pasokan menjadi tantangan utama pengendalian inflasi, terutama saat terjadi gangguan distribusi atau keterbatasan stok.
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia ini dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.
Rizal menjelaskan, dengan luas daratan hanya sekitar 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 218 ribu jiwa, perekonomian Ternate lebih banyak bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Minimnya lahan pertanian membuat kota ini bukan daerah penghasil pangan.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” ujar Rizal dalam keterangannya.
Tingginya ketergantungan itu diperparah dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat aktivitas industri dan perusahaan tambang berskala besar yang beroperasi di Maluku Utara. Tekanan terhadap ketersediaan komoditas di pasar pun semakin besar.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian serius adalah bawang merah, karena kerap mengalami gangguan pasokan dan memberikan tekanan terhadap harga pangan di Ternate. Untuk itu, rombongan Pemkot Ternate tak hanya melakukan pertemuan seremonial, tetapi juga mengikuti kunjungan lapangan dan sharing session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Ternate membawa serta lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito—bawang, rica/cabai, dan tomat—yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate. Kehadiran para pelaku usaha ini dinilai strategis agar kerja sama tidak berhenti di level antarpemerintah.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” katanya.
Sebelum kesepakatan ini, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara sebenarnya telah rutin melakukan pemantauan kondisi pasokan dan harga pangan. Upaya memperkuat jalur pasokan langsung dari daerah produsen kini menjadi prioritas untuk memangkas panjangnya rantai distribusi.
Pemkot Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memfasilitasi serta mengawal proses kerja sama ini agar berjalan transparan dan akuntabel. Rizal berharap kemitraan ini mampu memperlancar distribusi sekaligus menciptakan manfaat seimbang bagi petani di Probolinggo, pelaku usaha, hingga konsumen di Ternate.
“Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah,” pungkas Rizal sembari mengapresiasi dukungan Pemkot Probolinggo dan Bank Indonesia dalam memperkuat kolaborasi antardaerah di bidang pangan.