TERNATE — Lima pulau terluar di Maluku Utara bakal kebagian layanan penukaran uang Rupiah layak edar. Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 resmi diberangkatkan dari Pelabuhan A. Yani, Ternate, dengan menumpang KRI Belati 622 selama 19–25 Mei.
Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi menjadi target utama. Bank Indonesia menyiapkan dana penukaran Rp5 miliar untuk melayani masyarakat di titik-titik yang masuk kategori terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Wagub Sarbin Sehe menegaskan, ekspedisi ini bukan sekadar layanan kas keliling. Menurutnya, distribusi uang di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur yang tak bisa diatasi sendiri oleh perbankan.
“Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di wilayah kepulauan,” ujar Sarbin dalam sambutannya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Hendi Susila, menambahkan bahwa sinergi dengan TNI AL mempertemukan dua mandat besar. “TNI AL menjaga kedaulatan wilayah laut, Bank Indonesia menjaga kedaulatan Rupiah di seluruh NKRI,” jelasnya.
Hendi mengakui masih ada sejumlah wilayah di Maluku Utara yang menjadi blank spot layanan keuangan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur transportasi laut dan udara antar-pulau.
ERB 2026 merupakan bagian dari 19 ekspedisi nasional BI sepanjang tahun ini. Maluku Utara menjadi lokasi pelaksanaan ke-6. Selain penukaran uang, tim juga menggelar edukasi program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada sekitar 50 peserta di setiap pulau.
Pelepasan ekspedisi dirangkaikan dengan agenda open ship di KRI Belati 622 yang melibatkan pelajar. Wagub Sarbin berharap kegiatan ini memberikan pengalaman edukatif bagi generasi muda untuk mengenal tugas TNI AL sekaligus memahami sistem pengelolaan uang negara.
“Rupiah bukan hanya alat transaksi, tetapi simbol kedaulatan negara. Rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah harus terus diperkuat,” lanjut Sarbin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan kegiatan serupa bisa diperluas ke lebih banyak pulau terluar di masa mendatang. Selama ini, akses masyarakat kepulauan terhadap uang layak edar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.